BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, meminta Pemerintah RI menghentikan impor kereta bekas dari Jepang. Pasalnya, Indonesia telah memiliki industri kereta sendiri, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Industri Kereta Api alias INKA (Persero) yang sudah berhasil memproduksi kereta api kelas dunia.
“Pemerintah sudah tidak perlu lagi beli kereta bekas dari Jepang. Saya selaku Anggota Komisi VI melihat, bahwa PT INKA sudah berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi, perkeretaapian kelas dunia. Karena selain memenuhi konsumsi dalam negeri, INKA juga sudah berhasil menjual produknya ke Filipina, Bangladesh, Kongo,” tutur Andre, Kamis (7/1/2021).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini menguraikan, dalam pengadaan di tiga negara tersebut, PT INKA berhasil mengalahkan berbagai pabrikan kereta api dari berbagai negara. Hal ni menjadi bukti kehebatan produsen dalam negeri.
“Bahkan China pun bisa dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa INKA ini harganya sangat kompetitif. Dan secara teknologi, kereta api produksi INKA saat ini yang bekerja sama dengan Swiss, sudah punya teknologi yang canggih. Sehingga, tak ada alasan bagi PT KAI untuk utamakan impor kereta api bekas dari Jepang,” urai Andre.
Atas dasar itu, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini pun menyampaikan dua sikap. Pertama, mendorong agar Kementerian BUMN RI meminta kepada PT KAI untuk melarang impor kereta api bekas. Kedua, mendorong Kementerian Perindustrian untuk konsisten melaksanakan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3 Tahun 2014 soal TKDN, sehingga laju impor kereta api bekas bisa dihentikan.
“Bagaimanapun juga KAI harus menopang industri dalam negeri. Jangan sampai INKA sudah disuruh bangun pabrik baru yang berteknologi tinggi, sesuai arahan Presiden Jokowi di Banyuwangi, itu menjadi sia-sia. Yang di Jepang sendiri, kereta itu sebetulnya mau dibuang,” tegas Andre.
Di sisi lain, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga MInang (IKM) ini juga mendapatkan kabar, bahwa PT INKA (Persero) menawarkan sejumlah skema kepada PT KAI untuk bersinergi, sehingga bisa tercipta efisiensi.
“INKA juga sudah menawarkan kepada KAI untuk tidak perlu melakukan pembelian, bisa melakukan rental misalnya. Di sisi KAI ini akan terjadi efisiensi. Hal ini bisa dibicarakan di internal Kementerian BUMN bersama KAI dan INKA,” ucap Andre.
“Saya minta ketegasan Kementerian Perindustrian jangan memberi ruang untuk impor kereta api bekas lagi. Sudah saatnya RI bisa berdikari. Dan INKA mampu untuk itu karena sudah terbukti,” tandas Andre.
[MBN]
