BIMATA.ID, Jakarta – Beredar sejumlah nama yang akan menjadi kandidat Menteri baru-baru ini mengindikasikan banyak pihak yang masih berharap atas balas jasa politik Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, sejumlah nama yang beredar mempunyai keterikatan latar belakang, baik itu dari organisasi maupun partai politik (parpol) tertentu. Sehingga, reshuffle kali ini terlihat syarat kepentingan politisnya.
“Meskipun pada dasarnya penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, namun spekulasi di luar yang banyak mengatasnamakan organisasi, lembaga, maupun parpol yang dianggap layak mengisi kursi Menteri tentu sah-sah saja,” kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/04/2021).
“Saya kira yang menjadi prioritas utama dalam reshuffle kali ini adalah apa yang menjadi kebutuhan sesuai dengan porsinya. Sehingga, berbagai program Pemerintah bisa diwujudkan bukan hanya sebatas kepentingan politik balas jasa,” tegas Jajat.
Dirinya menilai, periode kedua ini adalah momentum untuk mempersiapkan agar masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat memberikan kesan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan dorongan kuat dari kabinet yang dipimpinnya, karena jika keliru dalam menunjuk Menteri akan menjadi Kepala Negara buruk di masa akhir jabatan.
“Beban politik Presiden Jokowi di periode ini tidak begitu besar, dengan dukungan kuat dari mayoritas parpol semestinya Pemerintah bisa lebih tenang dalam menjalankan berbagai program yang telah direncakan,” ujar Jajat.
“Artinya, reshuffle kali ini semestinya Presiden bisa lebih leluasa untuk menentukan siapa yang layak untuk dijadikan Menteri, tanpa harus lagi terbebani kepentingan politis yang lebih besar,” tandas Jajat.
[MBN]
