BIMATA.ID, Jakarta- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendalami terkait isu menyambut bonus demografi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih bocor akibat subsidi energi, dan lapangan pekerjaan yang masih didominasi sektor informal.
Berbagi isu tersebut dibahas oleh TKN Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia Emas 2045 yang maju dan makmur dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia pada Rabu (15/11/2023).
BACA JUGA: Adik Prabowo Subianto Ungkap Indikasi Korupsi Mark Up Senjata di Kemenhan
Bonus Demografi
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Prabowo, menyebut Indonesia tinggal mempunyai waktu 13 tahun tersisa untuk menikmati bonus demografi. Kalau bonus tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka Indonesia akan berpotensi menjadi negara berpenduduk tua dengan pendapatan menengah.
Karena itu, Drajad mengatakan Prabowo-Gibran ingin melakukan gerak cepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Dengan demikian, kata dia, maka visi-misi Indonesia Maju 2045 akan bisa terlaksana.
“Ini harus kita percepat, karena itu tadi visi-misi yang kita punya itu mencapai Indonesia emas 2045 jadi harus kita manfaatkan betul,” kata Drajad dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, Rabu (15/11/2023).
BACA JUGA: Rangkul Kawan Maupun Lawan, Prabowo Sukses Pikat Hati Masyarakat
Perkiraan data BPS menunjukkan Indonesia akan mengalami titik tertinggi dependency ratio atau rasio ketergantungan pada 2045. Isu ini diharapkan dapat menjadi momentum Indonesia terlepas dari middle income trap sebelum 2045 hingga akhirnya bisa menjadi negara maju pada tahun itu jika ekonomi hanya tumbuh 5%.
Drajad mengatakan tantangan lainnya yang dianggap Prabowo penting adalah perubahan iklim. Dia menolak tudingan dari aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa capres-cawapres minim gagasan tentang kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
Menurut dia, Prabowo justru menilai perubahan iklim merupakan tantangan strategis yang paling utama. “Perubahan iklim menjadi tantangan strategis yang ditaruh paling depan oleh Pak Prabowo,” katanya.
BACA JUGA: KIM Karawang Optimis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran
APBN Bocor Akibat Subsidi Energi
Penyebab kebocoran APBN Indonesia adalah pengeluaran negara untuk energi dan subsidi yang salah sasaran.
“Selain meningkatkan pendapatan negara, kita juga akan mencegah kebocoran APBN. Jangan hanya meningkatkan saja tapi yang bocor kita biarkan,” kata Wakil TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia Rabu (15/11/2023).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan upaya mencegah kebocoran anggaran itu salah satunya akan dilakukan dengan mengurangi impor energi dan pangan. Dia mengatakan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mencari sumber-sumber energi di dalam negeri dan mengembangkan energi baru terbarukan.
Eddy menambahkan terkait sumber energi domestik yang perlu diperkuat, termasuk “Energi baru terbarukan (EBT), geothermal, surya, air dan angin.” Eddy menegaskan yang dia maksud dengan kebocoran APBN itu adalah anggaran negara yang terlalu banyak dipakai untuk mengimpor bahan bakar minyak.
Selain mengurangi impor energi, Eddy mengatakan kebocoran APBN juga akan diatasi dengan mencegah subsidi salah sasaran. Dia menilai selama ini pemberian bantuan sosial, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, LPG dan solar masih banyak yang salah sasaran.
BACA JUGA: Makin Solid, KIM Karawang Siap Menangkan Prabowo-Gibran
“Subsidi BBM, LPG, solar dan listrik per-tahunnya di 2024 yang akan datang mencapai Rp 350 triliun. Penikmat dari subsidi tersebut 80% adalah orang yang tidak berhak menerimanya,” katanya.
Data menunjukkan anggaran subsidi Indonesia cukup signifikan terhadap anggaran belanja negara pada 2022. Subsidi berada di sekitar Rp 502,4 triliun dan total belanja negara mencapai Rp 3.096,2 triliun, sehingga nilai tersebut berkontribusi sekitar 16% dari belanja.
Data Kemenkeu juga menunjukkan sepanjang 12 tahun terakhir (2012-2022), hanya empat kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, dan 2019. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) jauh di bawah yang ditetapkan.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya pembatasan. Namun, upaya tersebut biasanya hanya kencang di pembahasan tetapi realisasinya jauh dari kenyataan.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Minta Pasukan Perdamaian RI Tetap di Lebanon
Eddy menuturkan Prabowo-Gibran akan melakukan sejumlah langkah untuk mencegah subsidi salah sasaran itu berlanjut. Caranya, dengan memperbaiki basis data penerima dan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat “mengatur siapa saja yang berhak atas subsidi energi dan sanksinya apa bagi yang mengambil dan mengkonsumsinya.”
Eddy juga mendalami terkait subsidi yang telah berjalan dengan baik pada era Presiden Joko Widddo (Jokowi) dan harus dilanjutkan dengan lebih baik. Dia mengatakan kebijakan tersebut salah satunya adalah di bidang impor energi dan subsidi. Dia mengatakan subsidi masih dibutuhkan, sebab setelah Covid-19 daya beli masyarakat turun.
Eddy memandang bahwa daya beli tidak boleh menurun, “Karena yang menggerakan ekonomi kita adalah konsumsi.” Maka dari itu, Eddy memberikan solusi bahwa kebijakan subsidi terutama seperti LPG 3 kilogram dan Pertalite, perlu tetap dipertahankan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Hanya saja, Prabowo-Gibran akan berupaya memperbaiki target sasaran penerima.
Untuk memperbaiki ketepatan sasaran pemberian subsidi, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran akan menguatkan regulasi. Dia mengatakan akan ada sanksi bagi mereka yang tidak berhak, namun tetap menikmati subsidi tersebut.
Eddy tak memungkiri bahwa pelarangan penggunaan LPG 3 kg dan Pertalite bagi sebagian masyarakat akan menyebabkan inflasi. Sebab, masyarakat dipaksa untuk membeli BBM yang lebih mahal seperti Pertamax.
