BIMATA.ID JAKARTA Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bakal mendorong adanya transparansi data yang nantinya menjadi dasar penting bagi pemberantasan korupsi maupun praktik pembalakan liar, hingga penguasaan lahan tambang ilegal.
Poin penting ini disampaikan Mahfud pada Debat Keempat antar Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2023) malam.
Menurutnya, persoalan konflik dan krisis sumber daya alam dan energi di Indonesia, harus diselesaikan secara menyeluruh, sejak dari hulu persoalan.
“Hulunya adalah informasi terkait agraria, dan kehutanan, itu hulunya,” ungkap Mahfud.
Berdasarkan pengalamannya, Mahfud mengungkap dalam sidang-sidang yang membahas soal penguasaan lahan kerapkali berlangsung tertutup.
“Tidak pernah mau dibuka siapa yang punya lahan ilegal sebelah sana, dibuat daftar tidak ada,” ungkapnya.
Sebaliknya, masyarakat yang telah memiliki data legal, masih terus terancam. “Semuanya tidak bisa lagi berdalih dengan alasan rahasia, karena ini konsekuensinya terjadi perampasan tanah rakyat, menyerobot kebun sawit,” tambah Mahfud.
Di dalam analisis itu, jelas Menkopolhukam ini, terjadi permainan buruk. “KPK saja menyebutkan ini selalu saja melibatkan aparat dan pejabat,” jelasnya lagi.
Di sisi lain, Mahfud mencatat terdapat 2.500 tambang ilegal, belum lagi yang tidak tercatat. “Bahkan dalam 10 tahun, deforestasi Indonesia telah mencapai 23 juta hektar, itu seluas Korea Selatan, 23 kali luas Pulau Madura tempat saya lahir,” kata Mahfud.
Perlu Komitmen dan Keberanian
Pada bagian lain pernyataannya di Debat Capres, Mahfud MD juga menegaskan diperlukan komitmen dan keberanian untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Menurut Cawapres yang diusung partai politik PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo, bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di bumi, akibat tingkah laku manusia di darat dan laut.
Kerusakan itu ditunjukkan Allah agar manusia sadar bahwa mereka sudah merusak alam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, dan keberanian untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan.
“Saya yakin, ini tidak mudah untuk menanganinya, tapi ada dua hal penting harus dilakukan yakni komitmen dan keberanian,” katanya.
(W2)
