BIMATA.ID, Depok – Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq Abdullah, mendorong agar TNI dan Polri dapat memanfaatkan produk-produk industri pertahanan dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI yang berkaitan dengan kesiapan industri pertahanan.
“Produk-produk ini harus diberdayakan dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, kita dapat mengalami kemajuan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertahanan,” ujar Taufiq dalam keterangannya kepada media, di Depok, Senin (02/10).
Selanjutnya, Taufiq mengamati bahwa meskipun industri pertahanan Indonesia belum sekuat negara-negara seperti Perancis dan Jerman, Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata). “Kita tidak boleh hanya mengandalkan impor saja dan harus mengembangkan industri pertahanan nasional,” kata politisi Fraksi PKB ini.
Baca Juga : Partai Gerindra dan Demokrat Lampung Siap Menangkan Prabowo Subianto
Dia juga menjelaskan bahwa tujuan dari Kunspik ini adalah untuk menilai dua aspek penting, yaitu kesiapan Alutsista dan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kedua aspek ini sangat relevan dalam mengevaluasi kondisi pertahanan Indonesia.
“Misalnya, terkait dengan Alutsista, kita masih membutuhkan banyak penambahan Alutsista. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pihak-pihak terkait seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, agar kita dapat mencapai konsep Minimum Essential Force,” tambahnya.
Saat ini, karena belum mencapai target tersebut, Taufiq menganggapnya sebagai masalah strategis yang memerlukan perhatian khusus.
Simak Juga : Dukung Prabowo Subianto Jadi Alasan Utama Kirana Larasati Cabut dari PDIP
Dalam hal kesejahteraan prajurit, ia mengungkapkan bahwa hanya ada 6000 unit perumahan yang tersedia dari total sekitar 8000 prajurit. Ini berarti masih ada 2000 prajurit yang belum memiliki rumah. Faktanya, moto prajurit adalah selalu siap siaga, dan kehadiran 2000 prajurit yang tidak tinggal di lokasi tersebut dapat berdampak pada kesiapan mereka.
“Ini juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Karenanya, Taufiq berharap bahwa proses perencanaan dan penganggaran untuk Alutsista dan kesejahteraan prajurit dapat dilakukan melalui needs assessment (penjajakan kebutuhan). Dengan cara ini, Indonesia dapat menentukan prioritas yang sesuai.
“Kita perlu melibatkan semua pihak terkait, terutama para pengguna di lapangan, sehingga kita dapat mencapai keselarasan antara kebutuhan dan perencanaan,” tutupnya.
