BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian ESDM untuk segera menghentikan operasi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), menganggapnya sebagai tindakan yang mencerminkan ketergantungan pemerintah pada pihak asing.
Menurut Mulyanto, tindakan ini dapat merugikan negara karena PLTU masih memiliki nilai ekonomis, mampu memproduksi listrik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menghentikan operasi PLTU. “Jangan buru-buru menghentikan PLTU,” ujar Mulyanto kepada media, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga : Usai Jalani Medical Check Up, Prabowo Cek Wartawan: Sudah Makan Belum?
Selain itu, dia menyoroti penggunaan dana APBN dalam situasi keuangan negara yang sedang berjuang. Dia mencatat bahwa bantuan dari negara-negara donor belum terealisasi karena mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing.
Mulyanto berpendapat bahwa menghentikan operasi PLTU akan berarti menghentikan aset produktif pembangkit listrik, sehingga akan ada biaya kompensasi yang perlu dipertimbangkan. Hal ini dianggapnya sebagai langkah yang kontraproduktif.
Dia juga berharap negara donor yang telah berjanji memberikan hibah atau dana murah untuk program ini melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) dapat memenuhi komitmennya, meskipun hingga saat ini hal tersebut belum terlihat terwujud.
Simak Juga : Tak Ada Persiapan Khusus, Prabowo Rutin Olahraga Renang
Mulyanto, seorang politisi dari fraksi PKS, tidak setuju jika program transisi energi ini harus sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Menurutnya, program ini bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia, sehingga biaya transisi energi seharusnya dibagi bersama-sama.
“Mengapa kita harus membiayai program global seperti ini sepenuhnya dari APBN?” tegas Mulyanto.
Dia juga mengkhawatirkan bahwa jika pendekatan ini terus berlanjut, maka APBN akan mengalami tekanan keuangan yang berpotensi mengabaikan sektor-sektor lainnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan tarif listrik yang akan merugikan masyarakat.
