BeritaHukumInternasionalNasionalPolitik

Kurniasih Apresiasi Penindakan Hukum Terhadap Kasus TPPO

BIMATA.ID, Jakarta – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pusat dan daerah telah berhasil menyelamatkan 2.710 korban dan mengamankan 1.014 tersangka sejak Juni hingga September 2023. Langkah penindakan hukum terhadap kasus TPPO telah mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati.

Terlebih, pembentukan Satgas TPPO lintas instansi dari tingkat pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam penanganan TPPO, yang merupakan ancaman serius bagi masyarakat.

“Saat KTT ASEAN yang lalu, saya mendorong pembuatan MoU di negara-negara Asia Tenggara, mengingat meningkatnya daerah tujuan TPPO di wilayah Asia Tenggara. Penting untuk menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus didukung oleh penindakan hukum yang tegas di daerah, mengingat adanya jaringan internasional,” kata Kurniasih melalui keterangannya kepada media, di Jakarta, Kamis (5/10).

Baca Juga : Ketua Relawan YIM Sebut Prabowo Butuh Sosok Yusril Untuk Dampingi di Pilpres 2024

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menekankan bahwa perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) adalah prioritas utama. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan warganya agar tidak terjebak dalam modus TPPO.

Menurut temuan Satgas TPPO, sebagian besar korban terjerat melalui penawaran penempatan kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK).

“Kami di Komisi IX meminta agar proses rekrutmen PMI dilakukan dengan prosedur yang lebih ketat dan disertai dengan sosialisasi yang lebih luas,” ungkap Anggota DPR RI yang mewakili Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ini.

Simak Juga : Menhan Prabowo Hadiri Perayaan Hari Nasional Jerman

Selain meningkatkan prosedur rekrutmen PMI, penting juga untuk menciptakan alternatif lapangan kerja yang lebih luas, mengingat bahwa salah satu faktor terbesar TPPO adalah tawaran pekerjaan di luar negeri.

“Angkatan kerja kita saat ini didominasi oleh pekerja informal. Seharusnya, sektor formal harus mendominasi untuk jaminan kesejahteraan jangka panjang. Membuka lapangan kerja yang lebih luas dapat menjadi salah satu langkah pencegahan TPPO dari sumbernya,” tambahnya.

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close