BIMATA.ID, Tarakan – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan apresiasinya terhadap komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta Pemerintah Kota Tarakan dalam mencapai berbagai pencapaian di sektor kesehatan.
Salah satu prestasi terbesar yang berhasil dicapai adalah terkait cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil terwujud sejak Februari 2023 di Provinsi Kalimantan Utara, dengan mencapai tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 97,89 persen.
Hal ini disampaikan Kuniasih saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kantor Walikota Tarakan di Provinsi Kaltara, Rabu (4/10/2023).
Baca Juga : Ketua Relawan YIM Sebut Prabowo Butuh Sosok Yusril Untuk Dampingi di Pilpres 2024
Meskipun demikian, ada hasil temuan dari Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewas BPJS Kesehatan) yang menunjukkan masih adanya keterbatasan alat kesehatan dan pelayanan di Rumah Sakit di Kalimantan Utara dan Tarakan.
Kurniasih berpendapat bahwa hal ini harus menjadi fokus perhatian utama, dan Pemerintah Kementerian Kesehatan perlu memberikan dukungan yang lebih besar terkait pembangunan dan penyediaan alat-alat kesehatan.
Dia merasa pentingnya perhatian lebih khusus terhadap masalah ini, mengingat tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sudah tinggi, namun masih menghadapi proses rujukan yang memakan waktu.
Kurniasih, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), juga membahas penurunan angka stunting di Kalimantan Utara.
Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kalimantan Utara adalah yang terendah di Indonesia, yaitu 29 jiwa.
Simak Juga : Gibran Cawapres Prabowo? Gerindra: Yang Putuskan Ketum Parpol Koalisi
Namun, angka stunting pada tahun yang sama mencapai 27,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dengan kerja keras pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Utara berhasil menurunkan angka stunting menjadi 22,1 persen.
“Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam penurunan stunting di seluruh provinsi di Indonesia, dan ini patut diapresiasi bersama. Kami memahami bahwa masalah stunting ini bersifat multisektoral. Dengan target 14 persen pada tahun depan, kami mendorong upaya yang lebih massif, terutama dalam memperkuat pendekatan promosi dan pencegahan. Pada pertengahan tahun ini, kami mencatat bahwa masih ada 12,5 persen Puskesmas di Kalimantan Utara yang belum memiliki alat USG dan 30,36 persen tenaga dokter yang belum terlatih menggunakannya,” jelas Kurniasih.
Selain itu, sebagai legislator dari Dapil DKI Jakarta II, Kurniasih memberikan pesan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan untuk terus memprioritaskan program-program strategis di bidang kesehatan, termasuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
Dia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap obat dan makanan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman.
