BIMATA.ID, Yogyakarta – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR dalam kunjungannya ke Provinsi Yogyakarta, melakukan pertemuan dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BP2MHKP) Yogyakarta. Menurut Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro, setidaknya ada dua masukan yang mengemuka, yakni terkait sarana dan prasarana juga kenaikan jenjang eselon di lingkungan BP2MHKP.
“Saya sangat terkejut, Kepala BP2MHKP yang menguasai laut seluas ini hanya setara dengan eselon IV. Saya pernah menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan, Kepala Balai yang mengurusi gajah dan harimau saja eselon II. Ini yang perlu kita perjuangkan, bahkan sebetulnya sudah berulang kali kami sampaikan pada rapat dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) periode yang lalu,” ujar Darori melalui keterangannya kepada media usai kunjungan ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BP2MHKP) Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman, Jumat (29/9/2023).
Baca Juga : Begini Reaksi Prabowo Saat Isu Khofifah Bakal Jadi Cawapres
Lebih lanjut Darori menyatakan, terkait fasilitas laboratoriun, alat yang ada saat ini ternyata belum canggih dan masih manual. “Mestinya ke depan perlu dianggarkan untuk membeli alat yang sudah otomatis, yang sudah modern walaupun harganya mahal tapi itu penting. Dapat mempercepat proses pemeriksaan produk perikanan yang akan dikirim, baik kedalam maupun luar negeri,” harap Darori.
Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, KKP untuk lebih ketat lakukan pengawasan di jalur rawan penyelundupan, apalagi Yogyakarta ada penerbangan langsung ke Singapura dan Malaysia. “Hal ini harus menjadi perhatian karena potensi kebobolan penyeludupan cukup tinggi. Sedangkan mengenai jabatan di BP2MHKP eselonnya dinaikkan, hal ini akan memberikan kesempatan jenjang karir dibawahnya untuk ikut naik juga. Tolonglah pihak-pihak yang berwenang hal ini diperhatikan betul, paling tidak unit-unit di daerah ini ditingkatkan,” pinta Darori.
Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BP2MKHP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Is Hartini mengatakan proses transisi UPT terus dilakukan setelah dibentuknya Badan Karantina Indonesia. Transformasi yang dilakukan meliputi SDM, aset, program dan anggaran.
“Dalam proses transisi ini kita sedang mendata ulang, pertama jumlah SDM, mana yang memiliki jabatan fungsi PHPI, PHPI itu Pengendali Hama Penyakit Ikan, mana yang inspektur mutu, sudah kita petakan sehingga PHPI akan ikut ke Badan karantina Indonesia, yang lain tetap di KKP. Karena KKP Badan Pengendalian Pengawasan Mutu itu sudah eksis sudah punya perpres,” kata Is Hartini.
Kemudian terkait aset, Is hartini mengatakan bahwa KKP memiliki 47 UPT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM). Sebanyak 46 di antaranya terdapat di daerah, sedangkan 1 UPT berada di pusat. Is hartini mengatakan saat ini tengah dilakukan proses inventarisasi UPT-UPT mana yang akan dijadikan kantor pelayanan karantina dan mana yang akan jadi kantor pelayanan mutu.
Simak Juga : Prabowo Hadiri HUT ke-76 Luhut Binsar Pandjaitan, Kenang Masa-Masa Prajurit
“Yang heavy-nya banyak melayani mutu seperti contoh Medan, Belawan itu banyak UPI (unit pengolahan ikan) dan terkait mutu karena lalu lintasnya di bandara, itu sedang kami inventarisir, namun ini belum ada putusan karena semua harus dibahas dengan teman-teman di Kemenpan RB. Termasuk nanti kalau anggaran kita akan bersama, nanti 2024 baru kita pisah anggarannya,” ucapnya.
Is hartini lebih lanjut menjelaskan, saat ini BKIPM masih menggunakan anggaran dari KKP. Pemisahan anggaran baru dimulai pada 2024. “2024 pakai anggaran yang sudah disetujui bapak ibu dewan namun nanti ada sebagian dipindahkan, terutama untuk gaji operasional perkantoran nanti orang yang pindah gajinya pindah kesana,” ungkapnya.
Is hartini mengatakan pihaknya kini masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan terkait kode baru untuk karantina di tahun 2024. Jika sudah keluar maka pada APBN 2024 bisa dipisahkan 2024. Terkait wilayah kerja, Is hartini mengakui bahwa wilayah kerja di Yogyakarta cukup luas. Untuk itu pihaknya akan membahas kembali dengan Menpan RB mengenai wilayah kerja.
