BIMATA.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu hingga saat ini masih belum menerima pengajuan anggaran untuk subsidi dua moda transportasi terbaru Indonesia yakni, LRT, dan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, terkait KCJB saat ini belum ada pengajuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya karena besaran tarif yang belum juga ditentukan.
“Tarifnya berapa, berapa yang mau disubsidi, kan belum tahu itu, belum dibicarakan pada tingkat yang kemudian datang ke saya untuk penyediaan dananya dan lain sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata pada saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (23/08/2023).
Baca juga: Menangkan Prabowo, Pengurus Gerindra Bertemu PBB Jatim
Selain itu, dengan tarif subsidi tarif tiket untuk LRT, saat ini telah ada putusan di Kemenhub Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi Jabodetabek.
“Itu sama jadi levelnya berapa itu sedang digodok Kemenhub mungkin sama – sama dengan Kementerian BUMN, PT KAI, dan lain sebagainya. Belum pada tahap permintaan anggarannya ke saya,” tegasnya.
Sekedar informasi, khusus untuk formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang ditetapkan pada 8 Juni 2023.
Lihat juga: Senyum Merekah Mantan Kader PDIP Saat Diskusi dengan Prabowo
Untuk diketahui, tarif tiket KCJB memang belum ada penetapan regulasi seperti LRT. Tarifnya baru sebatas usulan dari Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi yang rencananya akan dibanderol sebesar Rp 250.000 per orang. Ini adalah tarif diskon yang diusulkan ditahan hingga tiga tahun ke depan sejak beroperasi pada Oktober 2023.
