BIMATA.ID, Kupang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas D Lana mengatakan, pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT membentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini.
“Pemerintah NTT sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT sehingga diharapkan pada 2024 dinas ini sudah mulai operasional,” kata Lana, dikutip dari antaranews, Senin (31/07/2023).
Baca Juga : Tambah Dukungan Jelang Pilpres 2024, Prabowo: Berbagai Kekuatan Politik Hadir di Sini
Dia menuturkan, hal itu terkait upaya pemerintah NTT dalam mempercepat pelayanan data kependudukan.
Dia menjelaskan, kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT.
Menurutnya, pada Oktober 2023 Pemerintah NTT mengajukan rancangan peraturan daerah pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT kepada DPRD.
“Kami pastikan pada Oktober itu sudah ada penetapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT, sehingga urusan yang berkaitan data kependudukan sudah tidak lagi dalam koordinasi Dinas Kesehatan NTT,” tuturnya.
Ia mengutarakan, apabila sudah terbentuk maka penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk diantaranya seperti pelayanan identitas penduduk dan pelayanan pindah datang maupun pendataan penduduk di NTT dapat diketahui secara jelas.
Dia melanjutkan, selama ini bidang penanganan Kependudukan dan Catatan Sipil digabungkan dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
Simak Juga : PKB Jelaskan Guyonan Prabowo ke Cak Imin, di Milad PBB
Apabila Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri maka lebih mudah dalam mendapatkan data-data kependudukan di NTT yang lebih akurat.
“Kecepatan mendapatkan data sangat menentukan percepatan pelaksanaan berbagai program yang hendak dilakukan di NTT, hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah membentuk dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga program-program kerja yang dilakukan berbagai pihak mitra pemerintah bisa berlangsung dengan cepat,” pungkasnya.
