BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengundang para ketua umum partai politik (Parpol) pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Mei 2023.
Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh terlihat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, ketidakhadiran Surya Paloh mengisyaratkan nasib Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju sudah berada di ujung tanduk.
Baca juga: Warga Yogyakarta Antusias Sambut Prabowo, Teriakkan Harus Menang Presiden 2024
Jajat menilai, pertemuan tersebut juga membahas soal pembagian jatah siapa yang layak mendapatkan limpahan kursi menteri pasca Partai NasDem hengkang dari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Di periode kedua Pemerintahan Jokowi ini, NasDem mendapat 3 jatah kursi menteri. Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Menteri Pertanian (Mentan) RI, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (03/05/2023).
“Dengan adanya jatah 3 kursi menteri, saya kira jika melihat komposisi kekuatan politik pendukung pemerintah saat ini, jika NasDem keluar dari koalisi pemerintah besar, maka kemungkinan posisinya akan diganti oleh kader dari 3 partai, yakni PDIP, Gerindra, dan Golkar,” sambung Jajat.
Lihat juga: Prabowo Sowan ke Subagyo HS, Jadikan Kediaman Jenderal Soedirman sebagai Rumah Pemenangan 2024
Tak diundangnya Surya Paloh dalam pertemuan kemarin di Istana Negara, Jajat menyampaikan, seharusnya akan menempatkan Partai NasDem sebagai Parpol oposisi dengan kandidat calon presiden (Capres) Anies Baswedan.
Sementara itu, dua Capres yang berasal dari Parpol koalisi telah menjadikan posisi pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di masa akhir jabatan lebih stabil. Mengingat, lebih memiliki peluang besar untuk dapat melanjutkan program yang telah dibangun hampir dua periode tersebut.
“Memiliki tambahan kursi di kabinet tentu saja akan menambahkan kekuatan politik ke depan, meskipun urusan terkait reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif presiden,” ujar Jajat.
Simak juga: Niat Prabowo Jadi Capres Kini Terpaku, Analis Hensat: Kudu Lihai Rayu-rayu Megawati
“Namun, tidak juga bisa lepas dari kepentingan politik partai pendukungnya. Sehingga, peluang untuk mendapatkan tambahan kursi kabinet khususnya bagi 3 partai pemenang Pemilu semakin terbuka lebar,” tandasnya.
[MBN]
