BIMATA.ID, Semarang – Jelang memasuki tahun politik, Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif. Terkait hal itu, disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng), Dr, KH. Tafsir, M.Ag menyampaikan pada saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jateng, Semarang.
KH. Tafsir mengatakan, bahwa Muhammadiyah yang notabennya sebagai lembaga tetap berposisi netral aktif, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Namun, Muhammadiyah mendorong para kader potensialnya guna berpartisipasi aktif, termasuk melalui partai politik.
“Secara kelembagaan kita menjaga jarak (dengan partai politik). Tetapi secara perorangan (kader), sebagai warga negara harus berpartisipasi aktif pada proses politik. Sehingga kalau ada peluang yang bisa diambil, ya diambil,” ungkap dosen Fakultas Ushuluddin, dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Rabu (05/04/2023).
Baca juga: Besok Hary Tanoe Cs Sambangi Kediaman Prabowo Subianto
Sambungnya, Muhammadiyah yang khususnya di Jateng, mereka berpolitik berbasiskan kader bukan kepartaian. Maka, jika ada seorang kader yang bergabung pada partai politik manapun akan didukung.
“Jadi kita sebenarnya berpolitik berbasis kader bukan berbasis partai. Sehingga apapun partainya selama dia kader kita dukung. Makanya kita kan ada (kader) yang di Golkar, ada yang di PAN, yang di PDIP, ada yang di PKS,” jelasnya.
Selain itu, baginya politik adalah suatu entitas yang sangat penting. Karena politik mengatur tiap-tiap sendi kehidupan masyarakat. Perekonomian, budaya, pendidikan, hukum, dsb diatur oleh kerja – kerja politik.
Lihat juga: Diendorse Jokowi Ke Sana Ke Mari, Pengamat: Presiden 2024 Jatah Prabowo
“Politik itu penting. Jadi, apapun kesehatia kita akan diatur oleh politik. Sebab politik yang mengatur kita, kalau kita tidak ada yang masuk di ranah politik nanti kita diatur orang lain. Maka kita harus mengambil peran, tidak boleh pasif karena kan legislatif membuat undang-undang, membuat undang-undang itu yang menentukan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Maka dari itu, menurutnya jika ada warga Muhammadiyah tidak ada yang ingin menjadi legislator, maka nantinya orang lain menjadi legislator. Sehingga, dapat jadi produk legislasinya merugikan Muhammadiyah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Simak juga: Prabowo Subianto Berpeluang Diusung Koalisi Pemerintah
