BIMATA.ID, Bali – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VII ke Provinsi Bali dalam rangka menyerap aspirasi masukan mengenai rancangan revisi RUU Minyak dan Gas (RUU Migas) yang sedang dibahas oleh Komisi VII.
Dalam Kunspiknya tersebut menyampaikan, bahwa perlu adanya dukungan dari pemerintah provinsi, kota/kabupaten selaku pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun daerah penyangga (buffer zone), terutama di wilayah yang berdekatan dengan objek vital.
Sebab dirinya menilai, hal ini untuk mencegah munculnya kembali permasalahan sosial, dampak dari adanya kebakaran seperti yang terjadi di Depo Pertamina, Plumpang, beberapa waktu lalu. Dilansir melalui website resmi DPR RI, Senin (20/03/2023).
Baca Juga : Ketum Golkar Respon, Ditengah Ramainya Wacana Duet Prabowo – Ganjar
“Saya meminta kepada kepala daerah yang notabenenya selaku pemberi kebijakan agar kedepan tidak lagi memberikan izin (mendirikan) bangunan di wilayah-wilayah objek vital. Perlu ada buffer zone, agar tidak ada lagi pembangunan di wilayah yang berbahaya,” kata Maman Abdurrahman.
Selain itu, dirinya mengingatkan, terkait dengan persoalan buffer zone ini dapat menjadi bahan masukkan untuk RUU Migas yang sedang dibahas. Karena, pihaknya melihat pentingnya faktor keamanan pada objek vital nasional termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan BBM.
Cek Juga : Megawati Bertemu Jokowi di Tengah Isu Duet Prabowo-Ganjar Dijodohkan, Ini Analisis Pengamat
Keberadaan buffer zone ini dinilai sangat penting bagi obyek vital nasional (Obvitnas), seperti Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di seluruh Indonesia.
“Sudah seharusnya tidak ada bangunan di sekitaran objek vital, karena ini sangat membahayakan. Untuk itu pembangunan objek vital harus berdiri jauh dari pemukiman masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, dalam pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dan Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra.
Simak Juga : Dukungan Presiden Jokowi Kepada Prabowo Subianto Membuat Elektabilitas Prabowo Sulit di Kejar
