BIMATA.ID, Bandung – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 16 Februari 2023, mengatakan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati, dengan tuduhan suap sebesar 200 ribu dollar Singapura, terkait kasus pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).
Yunarwanto mengungkapkan, SD didakwa menerima suap itu untuk bisa mempengaruhi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata Wawan, dikutip dari antara, Kamis (16/02/2023).
Baca Juga: Hari Ini Rombongan Relawan Jokowi Mania Temui Prabowo Subianto untuk Dukungan di Pilpres 2024
JPU mendakwa, Sudrajad Dimyati menerima suap itu bersama dengan Panitera Pengganti Elly Tri Pangestuti (ETP), dan dua Kepaniteraan Mahkamah Agung, yakni Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) dalam kurun waktu Maret 2022 sampai Juni 2022.
Adapun dugaan suap itu diberikan oleh Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IKS) bersama dua pengacaranya yakni Theodorus Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES) yang ingin gugatannya dikabulkan di tingkat kasasi.
Menurut Jaksa, perkara suap itu berawal dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang mengalami permasalahan, deposan tidak terpenuhi hak-haknya serta KSP Intidana tidak memenuhi putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Semarang.
Simak Juga : Menhan Prabowo Bagi-Bagi Puzzle Peta Indonesia ke Anak-Anak di Lombok
Selanjutnya para deposan yang di antaranya adalah HT dan IKS ikut bertemu dengan TYP dan ES selaku pengacara untuk berkonsultasi, kedua pengacara itu mengajukan gugatan pembatalan putusan perdamaian ke Pengadilan Negeri Semarang, namun ditolak.
Kemudian kedua pengacara itu menyarankan agar kedua kliennya mengurus perkara ke Mahkamah Agung (MA) agar permohonan kasasi yang diajukan bisa dikabulkan dengan menyiapkan sejumlah uang.
“Atas saran tersebut Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto menyetujuinya,” ucap jaksa.
Selanjutnya, jaksa menuturkan, kedua pengacara itu menyerahkan perkara itu kepada DY untuk bisa mempengaruhi keputusan Hakim Agung, kemudian dia berhubungan dengan MH untuk mengurusi perkara itu.
“Desy Yustria juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut disiapkan uang sejumlah SGD 200.000 atas uang pengurusan perkara tersebut,” ungkap jaksa.
Selanjutnya MH menghubungi ETP yang merupakan representasi dari SD untuk meneruskan permintaan pengurusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
ES selaku pengacara penggugat, memberikan uang 200 ribu SGD kepada DY, dan uang tersebut diteruskan untuk dibagi kepada DY, MH dan SD.
“Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon,” imbuh Wawan.
Dalam perkara itu, SD didakwa telah menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf c dan Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Lihat Juga : Resmikan Sumur Air Bersih Di Lombok, Prabowo Bagikan Puzzle Peta Indonesia ke Anak-anak
