BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI), Yasonna H Laoly menyebut, saat ini sedang mengkaji berkas pergantian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Berkas itu diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono.
“Sedang dikaji,” ungkap Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (09/09/2022).
Yasonna memastikan, berkas tersebut akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Iya (akan diproses sesuai aturan),” imbuh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Diketahui, Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, menyerahkan berkas pergantian ketua umum partai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI pada Selasa, 6 September 2022.
Mardiono menyampaikan, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di partai berlambang Ka’bah itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.
Tahapan tersebut, kata Mardiono, dijalankan dari mulai keputusan rapat Majelis hingga Mahkamah Partai dan diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang berlangsung pada 4 sampai dengan 5 September 2022 di Provinsi Banten.
“Setelah itu selesai, maka hari ini kita mendapatkan amanah itu untuk menyampaikan ke Kemenkumham atas dokumen proses-proses itu dan diterima langsung oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan kemudian akan dilakukan verifikasi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang partai politik,” katanya.
[MBN]
