Penyusunan Kurikulum SMK Butuh Sinkronisasi dengan Pihak Industri
BIMATA.ID, Jakarta- Head of Education Unit Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira mengatakan, Penyusunan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah dan pihak industri. Hal ini diperlukan untuk memberikan relevansi terhadap kurikulum tersebut.
Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK dan meningkatkan serapannya dalam industri.
“Kurikulum untuk siswa SMK juga perlu difokuskan pada penguasaan kompetensi dan praktik ketimbang teori. Kesiapan dalam bekerja merupakan salah satu nilai tambah pada lulusan SMK yang perlu didukung dengan penguasaan jam terbang yang memadai,” jelasnya, Kamis (12/05/2022).
Pemerintah juga perlu melibatkan pemerintah daerah lebih banyak lagi dalam penyusunan kurikulum karena dapat diarahkan untuk mengikuti dan mengangkat potensi industri di daerah masing-masing. Langkah pemerintah dengan perumusan MoU antarkementerian (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Penididikan (Kemendikbudristek), Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN) sudah tepat tapi masih perlu ditingkatkan.
Misalnya pelibatan industri sebagai pengguna dan penyedia lapangan kerja terkait kurikulum pendidikan vokasi. Pembukaan akses kepada industri, lanjutnya, juga penting supaya para lulusan pendidikan vokasi terserap oleh industri yang tepat.
Dirinya juga menambahkan, sinkronisasi ketiga pihak ini diharapkan juga bisa mendukung kesuksesan program Merdeka Belajar yang kini digalakkan pemerintah. Program yang efektif mulai diimplementasikan pada awal 2020 lalu ini memberikan ruang bagi guru untuk dapat menentukan sendiri metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang mereka miliki.
“Esensinya, Merdeka Belajar adalah terobosan baru bagi sektor pendidikan Indonesia yang dikenal sangat terstruktur, rigid, dan sangat menekankan pada tujuan pembelajaran yang menekankan pada nilai. Hal ini masih perlu dimaksimalkan pada siswa SMK,” ujarnya.
Kolaborasi antara industri dengan pendidikan vokasi masih perlu ditingkatkan. Lulusan pendidikan vokasi yang berdaya saing dan skillful dapat memenuhi kebutuhan industri akan pekerja yang kompeten dan mampu meningkatkan produktivitas industri.
Pendidikan akademik yang memberikan gelar S1 atau S2 dan seterusnya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Hal ini berkontribusi pada sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan.
Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan diploma yang memiliki fokus untuk memberikan keterampilan dan keahlian sehingga para peserta pendidikan ini mampu menjadi tenaga profesional yang ahli di bidangnya.
(ZBP)
