BIMATA.ID, Jakarta – Sosok calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan tak terafiliasi dengan partai politik (parpol) apapun. Hal ini dimaksudkan agar tidak memunculkan polemik yang berkembang di tengah masyarakat nantinya.
Atas dasar itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) diminta hati-hati dan bijak dalam menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara.
“Pertama adalah orang yang akan ditunjuk itu orang yang profesional. Yang kedua adalah orang yang tidak terkontaminasi dengan salah satu partai politik manapun,” ungkap Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN Nusantara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Guspardi Gaus, Jumat (28/01/2022).
“Kenapa? Karena kalau dia dipilih oleh rakyat tidak ada persoalan. Ini kan ditunjuk, kalau ditunjuk akan menimbulkan debatable kalau seandaimya calon ini dari parpol tertentu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Guspardi menekankan, pentingnya sosok calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang mengutamakan pendekatan kultural, serta sosiologis dan humanis. Hal tersebut penting agar proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan secara keseluruhan berjalan dengan lancar.
“Ini adalah bagian juga yang harus dicermati oleh presiden. Oleh karena itu, carilah orang yang teduh, yang tidak menimbulkan persoalan baru di Ibu Kota Negara baru,” imbuh Anggota Komisi II DPR RI ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otorita IKN Nusantara.
“Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi,” katanya, saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/01/2022).
Meski begitu, Hasto pun menyebut, PDIP memiliki calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang memenuhi syarat. Di mana, Kepala Negara pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita IKN Nusantara berlatarbelakang kepada daerah dan arsitek.
Dia menilai, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memiliki syarat tersebut. Sebab, Ahok merupakan mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kini telah bergabung dengan PDIP.
“PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta,” kata Hasto.
[MBN]
