BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B) sehingga sama sekali tidak ada keterlibatan pemerintah, baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.
Kawasan Industri Hijau tersebut baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya (groundbreaking) oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (21/12/2021).
“Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor,” kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi melalui siaran persnya, Kamis (23/12/2021).
Jodi bilang, Luhut sendiri telah diinstruksikan oleh Presiden untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses pembangunannya
Dalam hal ini, Pemerintah sangat serius untuk mengawal pembangunan kawasan industri ini karena dapat memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau. Kawasan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang juga akan turut meningkat.
Tak hanya dari segi ekonomi, pemerintah juga sangat serius memperhatikan manfaat dari keberadaan Kawasan Industri ini bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam pengembangan SDM. Untuk itu, eks Kepala Staf Kepresidenan ini telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan agar dapat dibangun Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini.
“PT KIPI juga telah berkomitmen untuk membangun Politeknik guna mendidik SDM lokal untuk bekerja di wilayah ini,” ujar Jodi.
(ZBP)
