BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang mencapi 507 ribu ton per tahun. Besaran angka impor pada outlook bawang putih 2020 menjadikan Indonesia sebagai negara importir bawang putih terbesar di dunia.
“Saya sangat menyayangkan belum ada perubahan situasi importasi bawang putih dalam negeri, dimana tiap tahun kita tinggi sekali angka impornya dari Cina. 99 persen, , sisanya diambil dari India, Taiwan, Amerika Serikat, dan Mesir yang angkanya hanya ratusan hingga maksimal dua ribu ton,” ujar Akmal, Minggu (19/12/2021).
Dia menilai, program-program pemerintah di Kementerian Pertanian (Kementan) sudah sangat mendukung kinerja pemerintah, terutama dukungan anggran. Melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, setidaknya sebanyak Rp1,14 triliun telah di alokasikan tahun 2021 melalui APBN. Namun ia mengakui bahwa pemotongan anggaran akibat adanya refocusing menjadikan APBN Kementan menurun lebih separo sejak tahun 2015.
Akmal mengungkapkan, sejak enam tahun yang lalu Cina sebagai produsen dan eksportir bawang putih terbesar di dunia, secara konsisten mengirimkan bawang putih ke Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Tahun 2015 sebesar 482 ribu ton, tahun 2016 sebesar 445 ribu ton, tahun 2017 sebesar 550 ribu ton, tahun 2018 sebesar 585 ribu ton, dan tahun 2019 sebesar 472 ribu ton. Bahkan yang terjadi selama ini, besarnya impor bawang putih menyebabkan komoditas ini selalu mengalami defisit neraca perdagangan dari 1996.
“Saya minta secara khusus kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian, setidaknya ada upaya mengurangi besaran importasi bawang putih di negara kita. Kegiatan dan program kementan di Dirjen Horti mesti ada succes story-nya untuk menekan angka importasi bawang putih yang memang komoditas ini tidak banyak ditanam di Indonesia seimbang dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang sangat banyak,” ujarnya.
Akmal meminta ada bimbingan dan program yang menyasar langsung para petani bawang putih, baik bantuan pembinaan, bibit, alsintan dan lain sebagainya. Anggota DPR siap terjun langsung mendampingi pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasaanya. Para importir harus berperan untuk kontribusi mendorong luasan areal tanam sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.
(ZBP)
