Pemerintah RI Diminta Berkomunikasi Dengan Pemerintah Arab Saudi Terkait Izin Umrah
BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait izin pelaksanaan ibadah umrah bagi masyarakat Indonesia.
Sebab, saat ini Pemerintah Arab Saudi masih belum membuka pintu bagi jemaah umrah Indonesia.
Syarief menguraikan seperti diberitakan Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.
Dikonfirmasi Konsul Jenderal KJRI Jeddah disebutkan, jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di Masjidil Haram sampai sekarang.
Terkait hal tersebut, Syarief memandang Pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi agar segera membuka pintu bagi jemaah Indonesia.
“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” jelas Syarief, Minggu (03/10/2021).
Syarief menyebut Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
“Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” jelas Syarief.
Syarief menilai, Pemerintah RI harus bisa meyakinkan Arab Saudi dengan menunjukkan data penanganan COVID-19 yang dalam tren membaik.
“Selama ini Pemerintah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan COVID-19 secara signifikan sekali. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jemaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” ujar Syarief.
(ZBP)
