BIMATA.ID, Surabaya — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), A. Hermas Thony menanggapi terkait wacana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Surabaya.
Meskipun Kota Surabaya dalam kondisi telah sudah turun ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, namun pihaknya meminta untuk mempertimbangkan pelaksanaan belajar tatap muka dengan dasar keselamatan pelajar dari paparan Covid-19.
“Tidak bisa langsung melaksanakan PTM terkhusus untuk SD dan SMP. Karena keselamatan anak yang menjadi bahan pertimbangan,” ungkapnya, 31 Agustus 2021.
Ia melanjutkan, lebih baik Dinas Pendidikan Surabaya fokus kepada hal-hal lain terkait kebutuhan siswa ketika nanti akan dilakukan PTM yang sebenarnya dengan kondisi yang lebih siap.
“Sesuai informasi yang ada, bahwa di Surabaya ada kekosongan kepala sekolah di sekitar tujuh puluh SD Negeri dan dua belas SMP Negeri, dan saat ini diisi oleh seorang Plt atau Pelaksana Tugas,” ucapnya sembari mendesak Pemerintah Surabaya untuk segera menuntaskannya
Dispendik harus mengevaluasi apakah benar ketika ditangani Plt sekolah menjadi lebih baik. Karena semakin banyak Plt, berarti ada kesan bahwa sistem rekrutmen dari guru menjadi kepala sekolah tidak berjalan.
“Itu menunjukkan bahwa penataan sistem pendidikan di sekolah tidak berjalan baik,” paparnya
(***)
