BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 sudah melelahkan. Ia tidak ingin ditambah masalah dengan kepentingan politik untuk menambah popularitas.
Menanggapi itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim menyampaikan, tidak tahu apa yang dimaksud Luhut kepentingan politik yang menambah masalah. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus mau menerima masukan dan kritik dari berbagai kalangan.
“Saya tidak tahu persis apa maksud Pak Luhut dengan kepentingan politik yang menambahi masalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Kalau saran, masukan dan kritik dari berbagai kalangan untuk menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan penanganan Covid-19, tentu bukan masalah, justru malah dibutuhkan pemerintah,” ucapnya, Kamis (15/07/2021).
“Saya kira maksud Pak Luhut bukan tidak boleh ada kritik. Karena, Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan meminta masyarakat memberikan kritik keras kepada pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Namun, Luqman sepakat dengan pernyataan Luhut bahwa semua pihak sudah lelah menangani pandemi Covid-19.
“Saya juga merasakan kelelahan yang dibilang Pak Luhut itu. Kita semua lelah. Pemerintah lelah. DPR lelah. Masyarakat lelah. TNI dan Polri lelah. Tenaga-tenaga kesehatan jauh lebih lelah. Pengusaha dan kelas menengah juga mulai kehabisan energi bertahan menghadapi krisis kesehatan ini,” urai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini.
Luqman menegaskan, semua harus kompak menghadapi Covid-19. Namun, seharusnya dimulai dari level kebijakan pemerintah. Ia meminta jangan ada kebijakan tumpang tindih, seperti kebijakan vaksin gotong royong individu yang berbayar.
“Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih. Contoh, Presiden Jokowi tegaskan kebijakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Tetapi Kemenkes bikin peraturan Nomor 19 Tahun 2021, yang menetapkan skema vaksinasi individu berbayar. Ini kan bikin kacau,” tegasnya.
“Jadi, kekompakan ini harus dimulai level kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah clear, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada pihak-pihak yang menggunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan finansial dalam penanganan pandemi Covid-19,” lanjutnya.
Selain itu, Luqman meminta, agar semua pihak harus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakannya. Termasuk penyelenggaraan PPKM Darurat. Sebab, krisis politik sulit dihindarkan jika gagal mencegah terjadinya krisis ekonomi akibat krisis kesehatan.
“Saya terus terang khawatir jika Covid-19 ini tidak segera terkendali, akan memicu krisis ekonomi yang kian parah. Ingat, krisis politik akan sulit dihindarkan jika kita gagal mencegah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan krisis kesehatan ini,” ungkap Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) VI ini.
[MBN]
