BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Yan Permenas Mandenas, menyoroti soal kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Pertahahan (Kemenhan) RI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Yan mengatakan, perlu dibedakan dari sisi kesejahteraan antara prajurit TNI yang bertugas di daerah Papua dengan TNI yang bertugas di daerah lain. Tingkat kemahalan harga yang berbeda perlu dipertimbangkan oleh Kemenhan RI.
“Karena tingkat kemahalan harga di Papua itu, satu hari kita makan saja, satu orang 100 ribu itu nggak cukup itu. Jadi, ini harus jadi catatan supaya prajurit-prajurit kita yang tugas di Papua tidak terus menerus ditelantarkan seperti itu,” katanya.
Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap, Kemenhan RI bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut. Yan juga berharap, agar persoalan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama tiga matra di TNI.
“Kami berharap, untuk soal kesejahteraan prajurit ini menjadi skala prioritas dari tiga matra, untuk dibahas dengan Kemenhan supaya dicari solusi ke depannya perlu kita dorong ada penyetaraan antara TNI dan Polri. Sehingga, jangan sampai yang satu tinggi, yang satu rendah, ini nggak boleh juga pak. Ini yang kami harapkan menjadi prioritas ke depan dari Mabes TNI,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamnehan) RI, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, bahwa Menhan RI, Prabowo Subianto tengah mencari cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sakti pun mengaku juga prihatin dengan kesejahteraan prajurit TNI.
“Soal kesejahteraan prajurit itu terus terang di Kemenhan juga menjadi satu keprihatinan. Kita sudah mencari cara karena ini memang ada ketentuannya,” ujarnya.
“Kalau prajurit ditugaskan di Papua, misalnya itu dari Kementerian Keuangan memang sudah ada standar-standarnya. Kita mau melebihkan tidak mungkin, anggarannya kan tidak ada anggaran lebihnya, itu salah satunya. Itu kita sedang mencari cara bersama Bapak Menhan untuk soal kesejahteraan,” imbuhnya.
[MBN]
