BIMATA.ID, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengungkapkan, sebaiknya Pemerintah kembali mempertimbagkan wacana mengenai penggunaan dana haji untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
“Ini masalah sensitif dan perlu dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah. Menempatkan dana umat untuk kepentingan di luar pelaksanaan haji tentunya tidak boleh sembarangan,” ungkap Hergun sapaan akrab Heri Gunawan, dikutip dari fajar[dot]co[dot]id, Rabu (3/6/2020).
Sebelumnya, wacana itu mengemuka karena pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yang mengatakan bahwa dana haji saat ini mencapai Rp 135 triliun.
Dari dana tersebut ada yang berbentuk valuta asing sebesar USD 600 juta atau setara dengan Rp 8,7 triliun yang bisa digunakan untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas rupiah di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Terlebih Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi mengumumkan bahwa tahun ini Pemerintah tidak akan memberangkatkan haji sehingga dananya pun menganggur.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) IV ini menilai bahwa faktor risiko, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pemanfaatan haji harus benar-benar diperhatikan. Apalagi pada tahun 2017 masyarakat pernah melontarkan protes ketika Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur.
“Saran saya, masalah ini harus dimitigasi terlebih dahulu. Kemudian, apakah memang stabilisasi rupiah oleh BI sampai harus pakai dana haji? Ini saya kira perlu penjelasan lebih jauh oleh BI,” tambah Hergun.
Anggota Komisi XI DPR RI ini tidak ingin berprasangka buruk soal wacana tersebut karena dana haji sudah dikelola secara khusus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Lembaga itu bekerja secara profesional dan tentu ada banyak pertimbangan nantinya soal dana yang sudah disetorkan oleh calon jemaah. Setahu saya, hal ini juga perlu dibicarakan dengan Kementerian Agama (Kemenag terlebih),” Ucap Heri Gunawan.
[MBN]
