BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto untuk membuat standarisasi biaya tes polymerase chain reaction (PCR). Tes pendeteksi virus corona (Covid-19) ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang baru tiba di Indonesia atau hendak bepergian.
“Bapak Presiden meminta harga itu tidak memberatkan para petugas atau masyarakat,” ucap Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dikutip dari medcom[dot]id, Kamis (4/6/2020).
Doni menegaskan, tes PCR diwajibkan untuk masyarakat yang tiba dan pergi ke luar negeri, sedangkan yang terbang ke luar kota bisa menggunakan tes cepat (rapid test).
“Untuk penerbangan dalam negeri ketentuannya adalah menggunakan hasil dari PCR test tetapi juga boleh menggunakan rapid test. Ini sesuai Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 dan diperbaiki menjadi Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diperpanjang,” tegas Doni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menuturkan bahwa aturan menggunakan tes PCR untuk penerbangan luar negeri mengacu SE Menkes RI Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Semua yang tiba dari luar negeri baik yang sifatnya mandiri maupun yang merupakan kelompok pekerja migran Indonesia itu wajib menggunakan metode PCR test,” tutur Doni.
Doni mengungkapkan bahwa Pemerintah telah bekerja sama dengan pengusaha perhotelan untuk menyiapkan tempat bagi masyarakat yang ingin menjalankan isolasi mandiri.
“Sehingga diharapkan kenyamanan bagi mereka yang telah tiba di Tanah Air bisa terjamin. Biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab masyarakat yang menghendaki untuk memilih lokasi di hotel. Termasuk juga biaya untuk PCR test-nya ditanggung oleh mereka yang meminta,” ungkap Doni.
[MBN]
