Politik
NCID Harap Parpol Jangan Bangun Opini Sesat Hindari Persepsi Oligarki
BIMATAnews.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menyatakan, partai politik yang telah memberikan dukungan kepada Gibran dalam piilkada Solo yang kini membangun opini sesat seolah itu bukan merupakan bagian dari oligarki seperti menandakan hampir kehilangan akal sehat.
Pasalnya, meskipun secara sistem ini merupakan pemilihan langsung, namun peran dari Jokowi sebagai bapak dan juga Presiden tidak mungkin di lepaskan baik secara langsung ataupun tidak.
“Mendompleng nama besar untuk menarik popularitas dalam politik kita merupakan hal yang biasa, namun cara politik AJS (Asal Jokowi Senang) yang di tunjukan oleh parpol saat ini sangat memprihatinkan, disatu sisi selalu membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya tapi di sisi lain parpol pendukung pemerintah ini seperti tersandera akibat koalisi ditingkat pusat”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan, secara aturan tidak ada larangan bagi parpol untuk mengusung anak atau mantu presiden dalam pilkada, namun secara etika ini keliru, terlebih yang diandalkan hanya mendompleng nama besar keluarga tanpa mempertimbangankan poin penting yaitu kapasitas dan kafabilitasnya dalam memimpin.
“JIka demokrasi kita ingin berjalan sehat sebaiknya partai politik tidak perlu ikut-ikutan membangun opini pembenaran yang hanya bertujuan untuk menyenangkan Jokowi, saya kira poin pentingnya adalah apakah partai siap bertanggung jawab jika calon yang diusungnya kelak tidak sesuai ekspetasi dalam memimpin, apalagi dasar yang dibangun hanya sebatas mengandalkan nama besar dibelakangnya”, tutup Jajat.
“Mendompleng nama besar untuk menarik popularitas dalam politik kita merupakan hal yang biasa, namun cara politik AJS (Asal Jokowi Senang) yang di tunjukan oleh parpol saat ini sangat memprihatinkan, disatu sisi selalu membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya tapi di sisi lain parpol pendukung pemerintah ini seperti tersandera akibat koalisi ditingkat pusat”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan, secara aturan tidak ada larangan bagi parpol untuk mengusung anak atau mantu presiden dalam pilkada, namun secara etika ini keliru, terlebih yang diandalkan hanya mendompleng nama besar keluarga tanpa mempertimbangankan poin penting yaitu kapasitas dan kafabilitasnya dalam memimpin.
“JIka demokrasi kita ingin berjalan sehat sebaiknya partai politik tidak perlu ikut-ikutan membangun opini pembenaran yang hanya bertujuan untuk menyenangkan Jokowi, saya kira poin pentingnya adalah apakah partai siap bertanggung jawab jika calon yang diusungnya kelak tidak sesuai ekspetasi dalam memimpin, apalagi dasar yang dibangun hanya sebatas mengandalkan nama besar dibelakangnya”, tutup Jajat.
