BIMATA.ID, Banten – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian mengingatkan, agar kepala daerah jangan sibuk berpolitik praktis menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Tito mengatakan, jangan sampai sistem pemerintahan di daerah terganggu karena Pemilu.
“Jangan sampai kemudian pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontesitasi sendiri, atau sibuk untuk pemenangan partai,” katanya, saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (20/07/2023).
Baca juga: Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024, BRIK 08 Siap Bergerak Bersama Rakyat
Meski beberapa kepala daerah merupakan kader partai, lanjut Tito, namun ada tanggung jawab dalam membangun daerah yang tidak bisa dikesampingkan. Sehingga, jangan ada pelayanan masyarakat yang terdampak.
“Layanan publik harus tetap terjaga,” tandas mantan Kapolri ini.
Diketahui, sejumlah kepala daerah yang tengah menjabat telah memulai manuver politik menjelang Pemilu 2024. Salah satunya ialah Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Lihat juga: Bukan Ganjar, Budiman Sudjatmiko Akui Prabowo Layak Pimpin Indonesia
Ganjar kerap melakukan blusukan di Ibu Kota. Bahkan, bakal calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sampai menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait keluhan warga.
Pakar otonomi daerah (Otda), Djohermansyah Djohan menilai, Ganjar seharusnya mundur dari kursi Provinsi Jateng 1. Pasalnya, aktivitasnya mengenai sosialisasi bakal Capres masih melekat sebagai gubernur.
“Kalau dia (Ganjar) kebelet, dia bisa mengundurkan diri dulu dari jabatan gubernur. Karena, kalau ada arahan partai Ganjar harus pergi kampanye, harus sosialisasi ke mana-mana, seluruh Indonesia, karena masa kampanye 75 hari enggak cukup,” ujarnya, Selasa (27/06/2023).
Simak juga: Sambangi Prabowo Malam-malam, Budiman: Ini Bangsa Harus Diselamatkan
[MBN]
