BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman meminta Pemerintah mencairkan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Hal itu dikarenakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada bulan depan.
“Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” tuturnya dalam diskusi virtual, dikutip dari medcom[dot]id, Kamis (28/5/2020).
Arief menguraikan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 membutuhkan perlengkapan pendukung yang dapat memenuhi syarat protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkan data pemilih, itu perlu dukungan anggaran,” jelasnya.
Arief khawatir anggaran untuk tahapan awal belum dapat terpenuhi sehingga dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
“Kalau untuk Desember insyallah ada waktu untuk mencairkan. Nah, tahapan pada Juni harus dipenuhi, tahapannya sudah mau mulai,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPU telah mengajukan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 535,9 miliar. Pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 tersebut memerlukan ketersedian alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan umum (Pemilu).
Tambahan anggaran akan dibelanjakan untuk pembelian masker bagi pemilih sebanyak 150 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar, alat kesehatan (alkes) bagi petugas di TPS, dan panitia pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 259,2 miliar. Kemudian, alkes untuk PPS sebesar Rp 10,5 miliar dan PPK Rp 2,1 miliar.
[MBN]
