BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Syarief Hasan menyampaikan, akan mengawal pemilihan umum (Pemilu) 2024 agar bisa terlaksana sesuai jadwal. Meskipun wacana penundaan Pemilu masih kerap terdengar.
“Saya selaku pimpinan MPR RI dan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengawal, sehingga tidak ada penundaan Pemilu 2024,” ucapnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/03/2022).
Politikus Partai Demokrat ini juga menyebut, dalam kunjungan kerja maupun sosialisasi ke daerah, banyak menyerap aspirasi masyarakat yang intinya tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Syarief menilai, penolakan masyarakat terhadap wacana penundaan Pemilu tercermin dalam hasil survei beberapa lembaga survei.
Bahkan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyampaikan tidak perlu menggulirkan isu tersebut. Sebab, penundaan Pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia.
“UUD 1945 dengan tegas membatasi kekuasaan presiden hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun,” imbuh Syarief.
Pembatasan masa jabatan selama 5 tahun dan maksimal 10 tahun itu, ungkap Syarief, adalah bentuk koreksi atas sejarah kekuasaan absolut di masa lalu yang tidak boleh terulang kembali.
“Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan waktu itu sangat absolut dan malah merusak iklim demokrasi, serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) III ini.
[MBN]
