BIMATA.ID, Jakarta – Komisi IX DPR RI mengajukan pertanyaan mengenai efektivitas program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara Timur Tengah dan di negara lainnya. Keamanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia menjadi fokus utama yang harus dijamin dalam pelaksanaan program ini.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, di Ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11).
“Ketika membahas penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, isu perlindungan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan,” ungkap Netty.
Baca Juga : Jadi Ketua Repnas Prabowo Komisaris PT KPI Undur Diri, Ini Alasannya!
Netty menambahkan bahwa selain aspek perlindungan, jaminan terhadap pekerjaan di sektor informal di negara penempatan juga menjadi hal penting. Hal ini bertujuan agar PMI dapat melanjutkan usaha mereka di tanah air setelah kembali dari luar negeri.
Politisi Fraksi PKS ini selalu mengingatkan masyarakat bahwa bekerja di luar negeri seharusnya menjadi opsi darurat, karena meninggalkan keluarga dapat menimbulkan masalah moral dan risiko terhadap anak-anak yang terlantar.
Netty juga menyoroti kesulitan pekerja migran untuk kembali ke tanah air dan menekankan perlunya pendampingan dari Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal agar mereka dapat melanjutkan usaha di Indonesia.
Simak Juga : Prabowo Dorong Perdamaian di Pertemuan Menhan se-ASEAN dan AS
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mengakui bahwa bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, merupakan keinginan banyak pekerja Indonesia.
Dengan adanya program SPSK, banyak masyarakat yang tertarik bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Oleh karena itu, Kurniasih berharap agar program ini dapat disosialisasikan secara lebih masif kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Perlu adanya sosialisasi lebih luas kepada masyarakat mengenai peluang bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Masyarakat sangat berminat, sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif menjelang tahun 2024,” pungkasnya.
