BIMATA.ID, Bogor – Anggota Bawaslu, Herwyn Jefler H Malonda, menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi anggota Bawaslu Provinsi di Indonesia. Meskipun dia mengakui bahwa banyak anggota Bawaslu Provinsi saat ini memiliki pengalaman dalam urusan pemilihan umum, dia menegaskan bahwa situasi Pemilu 2024 mungkin berbeda dari apa yang mereka alami sebelumnya.
Hal ini disampaikan Herwy saat membuka Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Provinsi untuk Masa Jabatan 2023-2028 pada beberapa waktu lalu.
“Para rekan yang terhormat perlu menjalani pelatihan ini dengan serius. Meskipun memiliki pengalaman, pengalaman itu perlu diperbaharui untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini terkait dengan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di masa depan,” kata Herwyn, dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Rabu (01/11).
Baca Juga : Demokrat Janji Bakal Maksimalkan Dukungan Buat Prabowo-Gibran di Jatim
Dalam konteks peningkatan kompetensi, Herwyn memberi contoh tentang pentingnya kesatuan pandangan di tingkat provinsi, termasuk pemahaman bersama tentang kebijakan lembaga.
“Sebagai contoh, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Semua anggota Bawaslu di berbagai tingkatan harus memahami bahwa tugas pengawasan pemilu tidak lagi terbatas pada divisi pengawasan. Ketua dan anggota Bawaslu di semua tingkatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan yang diberikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (PIC),” jelasnya.
Simak Juga : Prabowo Terharu saat Sungkem ke Istri Alm. dr. H. Sadjiman
Herwyn juga mengingatkan bahwa waktu dan persaingan dalam pemilu saat ini semakin dinamis dan ketat, yang dapat berdampak pada Bawaslu di tingkat daerah. Oleh karena itu, Herwyn mendorong Bawaslu Provinsi untuk mengawasi dengan cermat tahap-tahap yang sedang berlangsung dan yang akan datang.
Terakhir, Herwyn meminta agar anggota Bawaslu Provinsi berfokus pada pemahaman materi pelatihan dan membawa pengetahuan yang bermanfaat saat mereka kembali ke daerah masing-masing.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk memperkuat eksistensi lembaga, di mana Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi secara hierarkis melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat provinsi, sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI,” tegasnya.
