BIMATA.ID, Bali – Setelah mengalami dampak pandemi Covid-19, Provinsi Bali saat ini tidak dapat mengandalkan sepenuhnya sektor pariwisata sebagai satu-satunya penyokong Ekonomi Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam pengembangan sumber daya agar Provinsi Bali memiliki berbagai alternatif pendapatan ekonomi yang kuat. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk memastikan Provinsi Bali tetap kokoh dalam menghadapi krisis dan tantangan global.
Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, setelah memimpin agenda kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada beberapa waktu lalu.
Agung menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, dalam upaya ini. “Kerja sama antara para mitra kerja (yang hadir hari ini) sangat diperlukan, termasuk pemerintah daerah dan pusat, untuk mempertimbangkan diversifikasi ekonomi di Provinsi Bali, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Kita harus belajar dari pengalaman pandemi Covid yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya,” kata Agung, dikutip dari website resmi DPR RI, Jumat (6/10).
Baca Juga : Survei LSN: 4 Bulan Jelang Pilpres, Prabowo Unggul Telak 12,3% Atas Ganjar Head to Head
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengidentifikasi sejumlah potensi sumber daya ekonomi yang bisa dijelajahi dengan serius di Provinsi Bali, antara lain sektor pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif. Dengan memperkuat masing-masing sektor ini, Agung berharap dapat menghasilkan pemerataan ekonomi yang lebih baik di Pulau Dewata.
Agung juga menyadari pentingnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Provinsi Bali saat menghadapi krisis. Oleh karena itu, ia mendukung regulasi dan pendidikan yang mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM. “Kita harus mendorong UMKM untuk dapat melakukan ekspor seperti produk kopi dan kerajinan lokal. Kita tidak boleh terpaku hanya pada sektor pariwisata,” tambahnya.
Agung mengakhiri pernyataannya dengan mengajak semua pihak yang hadir untuk mendukung upaya Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang handal, yang dapat mencakup setiap daerah potensial. Langkah ini sangat penting karena akan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat setempat.
Simak Juga : Warga Jakarta Doakan Prabowo Jadi Presiden
“Pembangunan transportasi publik dan jalan bebas hambatan merupakan hal yang sangat penting. Ini dapat membantu mengatasi kemacetan yang parah, yang dapat menghambat distribusi dan menurunkan daya tarik wisatawan yang datang ke Bali,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Bali ini.
Sebagai informasi, kunjungan kerja Komisi XI DPR ini dihadiri oleh 10 mitra kerja di Provinsi Bali, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Simpan Pinjam (LPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Statistik Pusat (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
