BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, mengingatkan pentingnya kebijakan impor yang memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri. Ini terkait dengan rencana pemerintah untuk membatasi impor bawang putih, di mana Kementerian Pertanian (Kementan) berencana hanya menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebesar 650 ribu ton untuk bawang putih.
“Ini adalah tindakan yang biasa diambil oleh pemerintah ketika melihat adanya persediaan bawang putih yang cukup di dalam negeri. Tentu, hal ini perlu dibatasi. Jika tidak, dapat menyebabkan melimpahnya pasokan bawang putih di pasaran, yang tentunya dapat mengganggu keseimbangan bisnis di sektor hortikultura,” ujar Faisol kepada media, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga : Usai Jalani Medical Check Up, Prabowo Cek Wartawan: Sudah Makan Belum?
Faisol menekankan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah, asalkan kebijakan tersebut didasari oleh pertimbangan yang matang. Dia juga menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat.
“Ini sangat penting bagi pemerintah untuk terus mengawasi persediaan di dalam negeri. Menurut pendapat saya, selama data dan perhitungan pemerintah benar, kami akan memberikan dukungan. Namun, jika terdapat motif tersembunyi, kami berharap itu dihindari. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya, sambil menegaskan bahwa dirinya sebagai politisi dari Fraksi PKB akan berkomitmen dalam hal ini.
Simak Juga : Momen Prabowo Sapa Pekerja Proyek Usai Jalani Tes Kesehatan
Selain itu, Faisol juga menyarankan kepada pemerintah untuk secara transparan menyampaikan informasi terkait dengan situasi saat ini dalam sektor hortikultura, khususnya menjelang tahun baru.
“Penting untuk memberitahu publik bahwa saat ini masih ada stok yang mencukupi dan cadangan yang memadai, sehingga tidak diperlukan tambahan impor. Demikian juga, pada tahun 2024, perlu dikomunikasikan kepada publik apakah kebutuhan dalam negeri di sektor hortikultura sudah bisa terpenuhi atau tidak. Jika memang diperlukan impor karena persediaan dalam negeri terbatas, kami akan mendukung langkah tersebut,” tutupnya.
