BIMATA.ID, JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah mendesak agar jangan sampai ada kompromi soal kedaulatan yang menyangkut pertahanan negara. Ia menilai seharusnya komitmen pemerintah terhadap ketahanan bisa menyamai komitmen kepada penjagaan nilai-nilai kebangsaan, baik itu Pancasila dan lain sebagainya.
“Ketua (Komisi I) sering menyampaikan bukti atau wujud konkret dari keberpihakan adalah keberpihakan anggaran,” tutur Rizki Natakusumah, dilansir melalui website resmi DPR RI, Senin (12/09/2023).
Baca Juga : Dedi Mulyadi: Prabowo Pemimpin Masa Depan, Dia Punya Banyak Pengalaman
Lebih lanjut, ia menilai bahwa industri pertahanan dalam negeri sangat butuh didukung, tidak hanya dari segi politik namun juga juga kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah itu sendiri.
“Sebagai contoh penyertaan modal negara, saya harapkan Pak Deputi dari Bappenas lebih bisa berteriak lagi dalam penyusunan PMN atau penyertaan modal negara yang diberikan kepada industri dalam negeri,” ungkapnya.
Ia menyoroti Banyak BUMN pelat merah yang hanya membuat utang justru diperhatikan oleh negara. Disisi lain, ia menilai bahwa komisi I sering sekali disebut menjadi very lonely commision karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan, Komisi I justru menyuarakan terkait pertahanan.
Cek Juga : Sudah Luluh Dengan Prabowo, Ade Armando: Musuh Saya Sudah Ganti
“Menteri Pertahanan menyampaikan ke kita ada rencana induk baru katanya baru 25 tahun ke depan tapi kalau tidak ada keberpihakan kepada industri pertahanan dalam negeri soal pertahanan sama aja bohong,” tuturnya.
Maka dari itu dirinya berharap implementasi dukungan BUMNIP dari berbagai pihak.
“Kita meminta masukan dari Lemhanas terkait dengan roadmap peningkatan Kapasitas industri pertahanan ke depan seperti apa? Kita meminta penjelasan dari deputi Polhukam untuk, bagaimana ke depan harus bisa disusun roadmap yang lebih jelas lagi. terkait dengan penyertaan modal negara yang berpihak kepada industri pertahanan dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Simak Juga : Pengamat: Prabowo Lebih Berdaulat Dibandingkan Dua Capres Lainnya
Diketahui komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BUMNIP Komisi I DPR RI bersama dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas.
Adapun agenda dalam rapat ini, yaitu membahas kebijakan strategis Indhan (Industri Pertahanan) yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional, kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara, urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing, tinjauan Indhan dari sisi SWOT, dan pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.
