BIMATA.ID,Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dari Fraksi PKS, mengutarakan sikap fraksinya yang menolak rencana pemerintah mengubah subsidi LPG (liquefied petroleum gas) 3 kg.
“Kami tidak setuju dengan rencana pemerintah yang mengalihkan subsidi elpiji 3 kg. Sebaliknya, PKS justru mendorong agar penerima subsidi elpiji 3 kg tetap menyasar segmen masyarakat miskin, rentan, dan kurang mampu,” kata Netty melalui keterangannya kepada media di Jakarta pada Jumat, 22 September 2023.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat melakukan konversi energi dari gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjadi kompor listrik.
Baca Juga : Prabowo Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia
Menurut Netty, rencana tersebut tidak bisa diterapkan secara nasional sampai keandalan pasokan listrik di Indonesia diperkuat. “Infrastruktur ketenagalistrikan yang andal hanya tersedia di Pulau Jawa dan Bali,” tambah Netty.
Tak hanya menolak rencana perubahan subsidi, Netty juga mendesak pemerintah memastikan ketersediaannya di pasar.
“Rencana ini harus kita cegah agar tidak menyebabkan kelangkaan LPG atau sulit ditemukan di pasaran. Kita harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Simak Juga : Deretan Artis di Partai Besutan Prabowo: Ada Ahmad Dhani Sampai Melly Goeslaw
Lebih lanjut, Netty juga mengungkapkan, Fraksi PKS di DPR meminta pemerintah tetap memberikan subsidi listrik bagi pengguna tegangan 450 dan 900 volt ampere.
“Pemerintah harus menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rentan, dan kurang mampu dengan menyediakan instalasi listrik 450 volt secara gratis,” ujarnya.
“Subsidi energi sangat penting karena perubahan tarif akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat,” tambah Netty.
Netty yang mewakili Dapil Cirebon-Indramayu menyatakan, Fraksi PKS juga menilai beban utang menjadi ancaman yang mengkhawatirkan terhadap kemandirian pembangunan nasional.
Menurutnya, beban utang pemerintah yang diwariskan kepada generasi mendatang sudah sangat besar.
“Sayangnya, keterbatasan APBN justru digunakan untuk proyek-proyek ambisius dan non-prioritas yang bermasalah sejak tahap perencanaannya, seperti proyek Ibu Kota Negara yang baru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk suntikan modal untuk terus menerus. BUMN yang merugi,” jelas Netty yang juga anggota Komisi IX DPR itu.
