BIMATA.ID, Surabaya – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Hendrawan Supratikno menekankan perlunya peta jalan (roadmap) yang jelas bagi BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal tersebut, agar PMN yang dikucurkan dapat benar-benar bermanfaat dan efisien dalam pemanfaatannya.
Hal ini disampaikan Hendrawan Supratikno dalam keterangannya kepada media usai melakukan penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PMN kepada tiga BUMN yakni PTPN, PT PNM dan kepada PT PII, di Surabaya, Jumat (29/09).
“Peta jalan yang jelas (diperlukan bagi BUMN pengusul PMN), sebab kalau PMN dikucurkan tanpa persiapan BUMN untuk melakukan inisiatif strategis, untuk meningkatkan kinerja, tentu PMN ini menjadi tidak berguna sebenarnya, hanya menyambung kehidupan yang sulit sebenarnya,” kata Hendrawan Supratikno.
Baca Juga : Momen Akrab Prabowo dan Kaesang di Perayaan HUT Luhut: Kapan ke Hambalang?
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, pemberian PMN kepada BUMN seyogyanya diberikan berdasarkan roadmap dan prospek yang dibuat masing-masing BUMN. Sehingga jumlah dana yang digunakan jelas dan pemanfaatannya pun dapat menjamin kinerja yang baik bagi BUMN.
“Kalau butuhnya (PMN) besar, jangan di-icrit-icrit (dikasih sedikit-sedikit), percuma, mari kita berikan penyertaan modal negara yang memadai, mencukupi, tetapi dengan jaminan bahwa nanti kinerjanya membaik, dan BUMN-BUMN ini menjadi kompetitif, memiliki daya saing yang tinggi. Sebab kalau tidak, jumlahnya hanya sedikit (PMN yang diberikan). Sehingga mereka ya bertahan hidup aja, jadi kita memelihara BUMN yang tidak memiliki daya saing dan mereka hanya bertahan hidup tidak bisa berkembang lagi,” lanjutnya.
Simak Juga : Silaturahmi ke Surabaya, Prabowo Didoakan Para Kiai NU: Wujudkan RI yang Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur
Dalam agenda tersebut, Anggota Komisi XI ini pun menyoroti PMN yang diberikan kepada PTPN yang dinilai belum efektif dalam meningkatkan kinerja BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan tersebut. Hal tersebut menurutnya karena tidak adanya roadmap yang jelas yang dimiliki PTPN utamanya pada industri gula.
“Nah dalam kasus PTPN ini karena salah satu produk andalannya gula, seperti kita tahu industri gula kita sangat tidak efisien. Gula kita biaya pengadaannya jauh lebih mahal dibanding gula yang kita impor. Itu sebabnya kita tadi menanyakan roadmap seperti apa? peta jalan seperti apa yang dimiliki oleh PTPN? agar industri gula nasional ini bisa kembali bangkit,” tegasnya.
