BIMATA.ID, Jakarta- Deklarasi duet Anies-Muhaimin yang diusung koalisi NasDem dan PKB, ditanggapi santai oleh Gerindra NTB.
PKB sebelumnya hampir setahun jadi mitra koalisi Gerindra. Namun kemudian, PKB dengan 58 kursi DPR RI-nya, memilih keluar dari koalisi dengan mendeklarasikan duet Anies-Muhaimin bersama NasDem dengan 59 kursi. Total kursi NasDem dan PKB 117. Artinya sudah melebihi syarat minimal 115 kursi atau 20 persen kursi di DPR RI untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
BACA JUGA: Demokrat Jawa Barat Lebih Sreg dengan Prabowo Subianto Dibanding Ganjar Pranowo
Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Usman Al-Khairi mengaku, pihaknya tentu menghormati keputusan PKB dengan keluar dari koalisi. “Saya kira itu hak politik PKB,” katanya, kemarin.
Menurutnya, setiap parpol tentu punya sikap politik masing-masing dalam merespons dinamika politik yang sedang berkembang di Pilpres 2024. Termasuk dengan pilihan PKB keluar dari koalisi.
Diakui, pihaknya selama ini cukup aktif berkomunikasi dengan PKB selama menjadi mitra koalisi. “Tapi kembali lagi, itu hak politik PKB,” terangnya.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Buka HAORNAS 2023
Ia menegaskan, sejauh ini Gerindra yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju di NTB bersama Gerindra, Golkar dan PAN relatif solid. Pihaknya pun sudah sering menjalin komunikasi politik di antara parpol Koalisi Indonesia Maju di NTB untuk membicarakan berbagai dinamika politik pilpres yang berkembang. Termasuk persiapan langkah-langkah pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 di NTB.
“Kita tetap solid di NTB,” terangnya.
Terkait prediksi sejumlah pihak bahwa Anies-Muhaimin berpotensi menggerus suara Prabowo di NTB, Ali menilai sah-sah saja setiap orang berpendapat. Namun ia optimistis bahwa NTB tetap menjadi lumbung suara Prabowo. Pihaknya akan bahu-membahu dengan parpol mitra koalisi memenangkan Prabowo di NTB.
“Nanti kita buktikan di pilpres, Prabowo tetap unggul di NTB,” tandasnya.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Buka HAORNAS 2023
Disinggung cawapres dari Prabowo, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPP. Gerindra di daerah hanya bersifat menunggu. “Biarlah itu ranah Pak Prabowo dan DPP,” imbuhnya.
