BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn Jefler H Malonda mengungkap bahaya politisasi identitas dalam pemilu. Dia menilai, bahaya politisasi identitas yang dimaksud itu seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Kemudian, juga adanya penolakan terhadap calon berlatar belakang etnis, suku, dan agama tertentu.
Hal ini disampaikan Herwyn saat dirinya menjadi narasumber di rangkaian Dies Natalis GMNI beberapa waktu lalu. Dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Senin 03 April 2023.
Baca Juga: Prabowo Jadi Rebutan Swafoto, Netizen: Presiden Masa Depan
“Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu,” ujarnya saat menjadi narasumber, dalam rangkain Dies Natalis GMNI, Jumat (31/3/2023).
Herwyn menyampaikan, untuk mencegah serta menangani hal tersebut, bahwa Bawaslu telah memiliki beberapa strategi pengawasan dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Sebab ia menilai, kalau Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan dan butuh kerja sama dari berbagai elemen masyarakat.
Cek Juga : Prabowo Ungkap Isi Pertemuan Ketum Parpol Bareng Jokowi di Silaturahmi Ramadan PAN
Dia menjelaskan, kalau beberapa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan gotong politik SARA ini seperti, mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.
“Itu beberapa pelaksanaan gotong-royong pengawasan politik SARA dalam Pemilu,” kata Herwyn.
Simak Juga : Di Hadapan Jokowi, Gus Miftah Tagih Janji Prabowo 8 Tahun Silam
Sampai saat ini, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT. Lalu, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.
“Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan,” tutupnya.
