Fraksi Gerindra Siap Mengawal Susun RAPBD Jatim 2023 yang Pro Rakyat
BIMATA.ID, JATIM – Anggota DPRD Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2023. Gerindra akan mendorong pembahasan RAPBD ini selesai tepat waktu.
“Fraksi Gerindra akan mengawal gubernur untuk pembahasan ini supaya tepat waktu. Selain itu, yang penting dalam pembahasan RAPBD 2023 ini bagaimana kebijakan yang pro rakyat benar-benar diperjuangkan,” kata Ketua Fraksi Gerindra M Fawait di DPRD Jatim, Jumat (30/9/2022).
Pria yang juga akrab disapa Gus Fawait ini menyatakan, pascakenaikan harga BBM, masyarakat terus menjerit kesusahan. Apalagi, kenaikan BBM berdampak ke semua sektor.
“Kenaikan harga BBM punya multiplayer effect, biaya transportasi naik, biaya akomodasi naik. Otomatis harga barang naik, inflasi juga tinggi. Ketika inflasi, yang jadi korban adalah masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
“Kalau di Jatim tidak fair kemiskinan dibebankan sepenuhnya ke gubernur. Banyak faktor saya kira, apalagi di pemerintahan Bu Khofifah ini menghadapi krisis COVID-19 dan ada wabah PMK yang menerpa peternak. Padahal, peternak itu rata-rata mereka penduduk miskin menengah ke bawah,” sambungnya.
Politikus Daerah Pemilihan Jember-Lumajang ini menjelaskan, pengambilan kebijakan di RAPBD tahun 2023 ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai keinginan gubernur membuat kebijakan pro rakyat tidak bisa dimengerti oleh para kepala dinas di Pemprov Jatim.
“Tentu kebijakan di RAPBD 2023 tidak mudah, dan tidak gampang. Maka Fraksi Gerindra akan membahas, bersuara, dan mengawal kebijakan Gubernur Khofifah yang pro rakyat, pro wong cilik dan bisa menyentuh masyarakat yang hari ini terdampak kenaikan BBM ini,” ucapnya.
“Salah satu yang kita gaungkan adalah bagaimana program padat karya di Jatim bisa mengantisipasi atau menjadi harapan bagi warga yang baru saja terkena PHK atau mereka yang menganggur. Sebab, banyak perusahaan yang kolaps, dan membuat PHK,” lanjutnya.
Program padat karya, ungkap Gus Fawait, dapat menjaring masyarakat yang tidak bekerja dan mengurangi dampak langsung dari PHK. Selain itu, bantalan sosial untuk para nelayan dan petani sangat diperlukan. Kalau nelayan menghadapi naiknya harga solar, sementara petani menghadapi cuaca yang tidak menentu sehingga panen sulit diprediksi.
“Kami perjuangkan wong cilik, paling rentan adanya efek harga BBM naik adalah petani dan nelayan. Tahun 2022 ini muncul lagi masalah bahwa petani porang yang harganya hancur lebur, padahal oleh Mentan dulu disuruh menanam, sekarang dibiarkan ngenes,” tegasnya.
Legislator Gerindra sekaligus Ketua Laskar Sholawat Nusantara (LSN) mengungkapkan, sektor pertanian dan nelayan sesungguhnya memang harus terus diperhatikan. Sebab, masih banyak masyarakat miskin.
“Kami akan selalu mengingat pesan Ketum Pak Prabowo agar selalu membela wong cilik. Mempercepat pengentasan kemiskinan, antisipasi kenaikan harga BBM di Jatim, dua hal itu akan mati-matian kami perjuangkan saat RAPBD 2023,” kata Bendahara DPD Gerindra Jatim ini. Ucapnya
(ZM)
