BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi ekspor minyak sawit mentah atau CPO guna menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Perdagangan mempercepat ekspor CPO dan produk turunannya lantaran kapasitas tangki-tangki diperkirakan kembali penuh dalam waktu dekat dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih rendah.
”Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” ujar Luhut pada, Jumat (01/07/2022).
Pemerintah sebelumnya memberikan insentif berupa kuota ekspor sebesar lima kali lipat kepada perusahaan yang melaksanakan kuota kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dengan harga yang ditetapkan (DPO).
Luhut menyebutkan, saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat mulai direlaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani.
Per Juni 2022, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan.
Alokasi itu diharapkan memberikan kepastian kepada dunia usaha dalam melakukan ekspor dan program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni 2022, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270.000 ton.
Alokasi ekspor dari program DMO dapat dipergunakan selama enam bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Di sisi lain, upaya mendongkrak harga CPO pada semester II ditempuh dengan menaikkan B30 (program pencampuran biodiesel 30 persen pada solar) menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO.
Dirinya meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pertamina bisa segera mengkaji rencana tersebut agar harga dapat terkendali.
”Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, ataupun para pengusaha,” kata Menko Luhut.
(ZBP)
