BIMATA.ID, Jakarta- Setelah kenaikan BBM jenis Pertamax, Pemerintah kembali meluncurkan wacana untuk menaikan harga pertalite dan juga elpiji gas melon atau LPG tabung 3 kg.
Melihat kejadian ini, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai, kebijakan ini akan membahayakan masyarakat. Apalagi, kata Faisal saat ini masyarakat kelas bawah dihadapkan pada kenaikan harga komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula maupun bahan pokok lainnya.
“Ini bahaya. Masyarakat kelas bawah yang akan sangat terdampak,” kata Faisal.
Dia juga mengatakan, jika memang Pertalite dan LPG 3 KG naik maka akan langsung mempengaruhi inflasi.
“Dampak inflasinya sangat besar dan ini akan ditanggung oleh masyarakat kelas bawah,” tegas Faisal.
Faisal memaparkan, pertalite sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dimana harganya ditahan dan pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. Sedangkan LPG merupakan barang subsidi.
“Artinya, kedua komoditas ini memang diperuntukan oleh masyarakat miskin. Kalau ini dinaikan, akan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Faisal.
Faisal mengatakan, pemerintah sempat punya rencana untuk memberlakukan skema penyaluran subsidi secara tertutup. Mengganti subsidi barang menjadi subsidi langsung. Menurut ia, ini langkah yang tepat hanya saja, persoalan data harus benar benar diselesaikan oleh pemerintah.
“Jangan sampai penyaluran ini sudah dilakukan tapi masyarakat yang benar benar membutuhkan tidak terjamah,” ujar Faisal.
Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram saat ini masih dalam tahap pengkajian.
Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan LPG jika sudah rampung. Karena itu, Airlangga pun memastikan saat ini pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite maupun LPG 3 kg.
“Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga
(ZBP)
