BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa penerapan subsidi Liquifed Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram tidak tepat sasaran. Sehingga belum efektif untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, bahwa distribusi LPG tabung 3 Kg bersubsidi saat ini masih bersifat terbuka, sehingga seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi tersebut.
“Dalam pelaksanaannya, subsidi LPG belum tepat sasaran serta belum efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan mengingat sekitar 75% dari anggaran subsidi LPG masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas,” terang Ubaidi, Rabu (29/12/2021).
Ubaidi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki aspek ketepatan sasaran itu. Salah satunya dengan mengubah skema subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup mengarah langsung ke orang atau penerima manfaat subsidi.
“Berdasarkan hasil pembahasan APBN 2022 dengan DPR, disepakati bahwa pada tahun 2022 Pemerintah akan melaksanakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang (target penerima),” ungkap dia.
Transformasi subsidi LPG akan dilaksanakan secara bertahap dan berhati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pemulihan ekonomi secara nasional.
Dalam hal tersebut, pemilihan waktu yang tepat sangat menjadi perhatian Pemerintah. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
(ZBP)
