BIMATA.ID, Jakarta- Penerapan kebijakan ganjil genap harus mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan masyarakat yang kembali menggunakan transportasi umum di Ibukota pada masa pandemi ini.
Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S Dillon menilai, masyarakat belum merasa aman untuk kembali menggunakan transportasi umum, walaupun sudah berangsur pulih.
Meski penduduk Indonesia sudah mulai kembali beraktivitas secara normal setelah menurunnya angka infeksi Covid-19 dan level status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi ini berkat akselerasi program vaksinasi pemerintah di kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta.
Meski demikian, volume lalu lintas kembali meningkat sehingga menciptakan kemacetan pada jam-jam sibuk. Terutama di Jakarta yang sempat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif harian terbanyak. Hal ini terlihat dari jumlah penumpang harian yang belum kembali ke tingkat sebelum pandemi.
“Faktanya jumlah penumpang harian belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. TransJakarta misalnya mengangkut satu juta penumpang per hari pada Februari 2020, saat ini masih di kisaran 400 ribu penumpang per hari,” katanya, Kamis (04/11/2021).
Menurut data Google Mobility Report, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam satu bulan terakhir terutama di simpul transportasi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik.
Untuk mengurai permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali sistem ganjil-genap ke aturan lama yang diberlakukan dari Senin hingga Jumat dari pukul 06:00 – 10:00 WIB dan 16:00 – 20:00 WIB. Pembatasan tersebut diterapkan pada 13 titik di ruas jalan di Jakarta.
Dalam jangka pendek, kebijakan ganjil genap perlu diimbangi dengan strategi untuk meningkatkan keamanan penumpang angkutan umum bertrayek.
Dalam jangka menengah, ganjil genap sebagai kebijakan pembatasan lalu lintas perlu ditingkatkan menjadi jalan berbayar elektronik dan tarif parkir berbasis zona.
“Selanjutnya dalam jangka panjang, kita perlu mereformasi angkutan umum tak bertrayek agar lebih berorientasi pada surplus konsumen,” kata Harya.
Harya berpendapat, perlu dilakukannya suatu evaluasi terhadap kebijakan ganjil-genap yang diterapkan dimasa PPKM untuk mengukur efektivitas kebijakan yang sudah berjalan lebih dari dua bulan.
(ZBP)
