BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung kepemimpinan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
Hasto semula berbicara mengenai pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang cukup menjadi beban keuangan negara. Dalam pernyataannya, dia menyebut, mengenai adanya kebijakan penguasa yang diambil untuk merebut hati rakyat dengan tujuan mengambil keuntungan agar memenangkan Pemilu.
“Coba CSIS menghitung berapa Pemilu kita dari pusat sampai daerah, dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum lagi dampak dari politik populism akibat bansos, yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos,” ujarnya, dalam webinar yang digelar CSIS bertajuk ‘Menimbang Sistem Pemilu 2024’, Senin (01/11/2021).
Dia pun mengutip data peneliti Australia, Dr Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy, yang menyebut pemerintahan SBY dalam waktu satu tahun, yakni dari 2008 sampai 2009 membelanjakan 2 miliar dolar AS untuk bansos.
Kebijakan itu tentu sangat membebani negara dan bisa menyebabkan sebuah negara mengalami krisis.
“Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai bulan Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 Miliar dolar AS untuk politik populis itu. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika Serikat sekarang juga mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis,” imbuh Hasto.
Menurut Hasto, apa yang disampaikan berdasarkan data penelitian. Sehingga, tidak asal bicara dan juga tidak memiliki tujuan untuk politisasi.
“Jadi, tema dari CSIS sangat menarik, apalagi dilakukan oleh lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga, nanti tidak dikatakan politisasi ketika saya kemarin mengungkapkan berbagai fakta-fakta terkait Pemilu yang lalu,” tuturnya.
[MBN]
