BIMATA.ID, Jakarta- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebutkan jika pembangunan ibu kota baru Indonesia merupakan bukti kegagalan yang dilakukan pemerintah.
Sekerang ini, Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Paser Utara. Namun, dalam rencana pemindahan tersebut, pemerintah menghadapi salah satu kendala yakni terkait keuangan.
Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia memerlukan biaya sebesar Rp500 triliun. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20 persen melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Sedangkan untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahka ibu kota.
“Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tp melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yg belum jelas kapan berakhir amat keliru,” katanya.
Menurutnya, keputusan pembangunan ibu kota baru tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Biaya pemindahan ibu kota yg amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan utk mempercepat penanggulangan pandemi sampai memperbaiki perekonomian. Belum lg terkait defisit anggaran negara yg 2 tahun terakhir sudah memikul beban yg berat krn pandemi,” ujar Mardani.
Salah satu alasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur ialah kemacetan dan banjir di Jakarta. Namun, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur dinilai tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.
(ZBP)
