BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untuk mengevaluasi persoalan terkait proses penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial dalam program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlangsung hingga kini.
Permintaan ini diungkapkan usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati beserta jajaran, Asosiasi Pekerja Indonesia, dan jajaran mitra kerja Komisi IX DPR RI, di Denpasar, Bali, Kamis (30/09/2021).
“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. Ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Ketua Komisi IX DPR RI dari Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene.
Terkait proses dikucurkannya BSU melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) harus dipermudah, baik secara administrasi maupun tahapan lainnya, agar tidak ada hambatan lagi ke depannya.
“Jadi, seperti ini yang kita maksud, agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kemudian juga evaluasi dari yang pemberi data itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang kami minta, karena memang banyak yang komplen,” tutur Felly.
Tidak hanya itu, banyak data penerima bantuan yang menurutnya tidak sinkron dan terjadi penerima ganda dari program bantuan lainnya. Dalam hal ini Felly meminta perhatian dari seluruh sektor lintas kementerian lembaga agar dapat mengevaluasi hal tersebut.
“Ini (bantuan) yang double-double, jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas kelembagaan ya, agar sinkronisasi data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada pemerataan penerima bantuan dari pemerintah,” ucapnya.
(ZBP)
