Jelang PTM, Wawali Makassar Minta Masukan Dewan Pendidikan dan Pakar
BIMATA.ID, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pendidikan, Selasa (28/9/2021).
FGD mengangkat tema Menjelang Sekolah Tatap Muka. FGD dihadiri sejumlah pakar pendidikan di kota ini. Dalam FGD dibahas sistem dan simulasi PTM yang sedianya dilaksanakan pekan depan.
Fatma mengatakan, empat hari kedepan Pemkot Makassar akan menggelar simulasi PTM yang dilakukan oleh sekolah SMP negeri dan swasta.
“Pemkot tidak gegabah. Saya di sini berharap masukan dan pandangan. Baiknya seperti apa, simulasinya gimana mengemasnya agar target kita di Oktober tercapai,” katanya.
Salam simulasi PTM nantinya, kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung secara terbatas. Dua sekolah (swasta dan negeri) setiap kecamatan.
Pemkot Makassar kata dia, telah siap menggelar PTM mengingat capaian vaksinasi sudah tinggi, serta ditunjang dengan Surat Edaran Mendikbud terkait daerah yang sudah berada di PPKM level 3 sudah bisa melaksanakan PTM di wilayahnya. Makassar saat ini berada pada PPKM level 2.
Dari data Dinas Pendidikan, dari 63.423 siswa SMP, sebanyak 13.611 siswa atau 21,46 persen telah divaksinasi. Sedangkan untuk vaksinasi guru, dari total 12.030 guru (TK, SD dan SMP) sudah sebanyak 10.083 orang atau 83,82 persen yang telah mendaparkan vaksin.
“Ruang belajarnya dibatasi tapi yang paling penting adalah monitoring untuk memastikan anak-anak kita sehat dengan antigen. Kita harus tetap waspada dan bekerjasama dengan pihak terkait,” jelasnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan, langkah Pemkot Makassar untuk menggelar simulasi PTM sudah tepat. Ia mengaku menerima begitu banyak desakan orangtua siswa untuk segera dilakukan PTM.
“Selama ini desakan untuk pembelajaran tatap muka untuk segera dilakukan datang dari orangtua siswa. Berbagai macam aspirasi yang telah disampaikan tentang sekolah lewat daring,” ujarnya
Menurutnya, pembelajaran daring yang selama ini kurang maksimal memberikan pelajaran kepada siswa di rumah.
“Dikhawatirkan sekolah daring yang masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar bukan menjadi solusi dalam mencerdaskan peserta didik, melainkan menambah daftar anak yang putus sekolah,” ucap ketua DPRD Makassar ini.
(HW)
