BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) R Wulansari alias Mulan Jameela, mengingatkan Pemerintah RI terkait rencana menerapkan subsidi LPG 3 kilogram secara tertutup.
Srikandi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan, Pemerintah RI harus teliti dalam menjalankan rencana tersebut, terutama persoalan data.
“Verifikasi data selalu bermasalah, jadi menurut saya harus berhati-hati,” ujar Mulan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Tutuka Ariadji, Senin (24/05/2021).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) XI ini meminta, agar Pemerintah RI belajar dari pengalaman ketika mencabut subsidi listrik pada tahun 2017 silam.
Istri musisi Ahmad Dhani ini juga meminta, Pemerintah RI untuk mengkaji kembali penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rencana penyaluran subsidi LPG dengan sistem tertutup.
“Menggunakan DTKS memang realistis dilakukan, tapi di lapangan faktanya berbeda. Kajian perbaikan desain subsidi 3 kilogram yang dilakukan Pemerintah pun tidak sesuai dengan kuota dan realitanya,” tandas Mulan.
“Sudahkan Pemerintah hitung dampak subsidi LPG 3 kilogram tertutup terhadap inflasi dan tekanan terhadap daya beli? Soalnya kalau mekanisme dilakukan yang selama ini aksesnya langka, khawatir ada lonjakan harga,” lanjut Mulan.
Menanggapi pernyataan Mulan, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Tutuka Ariadji menuturkan, sampai saat ini pembahasan sistem penyaluran subsidi LPG masih di level rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dia mengajak Komisi VII DPR RI untuk membahas kembali soal rencana Pemerintah RI dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tersebut.
“Bahwa mungkin kita kalau ini perlu khusus bahas ini dengan Komisi VII. Sampai saat ini kan cuma sama Banggar. Memang kesimpulannya, studi tertutup ini. Jadi, mungkin ayo kita rapat tersendiri ini. Mungkin ada jadwal,” tutur Tutuka.
“Soal data DTKS ini memang kondisinya perlu waktu perbaikan data. DTKS ini banyak yang harus di klik up dan butuh waktu. Ini harus hati-hati dan mulainya dari sana. Ini saya kira perlu bahas sendiri tentang ini. Bagaimana step dan mekanismenya dan kriterianya juga,” imbuh Tutuka.
[MBN]
