BIMATA.ID, Jakarta – 63 bakal calon (Balon) Kepala Daerah dinyatakan positif Covid-19. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 disinyalir menjadi klaster baru penularan Covid-19. Situasi seperti ini membuat publik mendesak Pemerintah untuk menunda lagi pesta demokrasi tersebut.
Dorongan penundaan Pilkada Serentak 2020 itu tercermin dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Polmatrix Indonesia.
“Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah,” ujar Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto dalam keterangan persnya, Rabu (16/9/2020).
Dalam survei tersebut disebutkan, bahwa 72,4 persen responden memilih opsi menunda Pilkada. Responden khawatir kerumunan massa saat Pilkada dapat memicu klaster baru penyebaran Covid-19.
Sementara, sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi. Sedangkan yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen, dan sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Adapun survei Polmatrix Indonesia dilakukan dari tanggal 1 hingga 10 September 2020. Jumlah responden yang terlibat sebanyak 2.000 orang, yang mewakili seluruh Provinsi di Indonesia.
Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 berlangsung di 270 daerah. Semua itu mencakup di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon (Paslon) yang akan berlaga memperebutkan posisi Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 mendatang.
Di sisi lain, saat ini sedikitnya ada 63 Balon Kepala Daerah diketahui positif Covid-19. Pada tahapan pendaftaran lalu, banyak bakal Paslon yang dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19, seperti berkurumun dan tidak mengenakan masker.
[MBN]
